Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Budaya

Gubernur: Dari 718 Bahasa Daerah, Hanya ada 12 Aksara Termasuk Lampung

×

Gubernur: Dari 718 Bahasa Daerah, Hanya ada 12 Aksara Termasuk Lampung

Sebarkan artikel ini
-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Mitra Kerja Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung dan Diskusi Kelompok Terumpun Kongres Bahasa Indonesia XII di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (11/05/2023).
-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Mitra Kerja Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung dan Diskusi Kelompok Terumpun Kongres Bahasa Indonesia XII di Ballroom Hotel Novotel, Kamis (11/05/2023).

WAWAINEWS.ID – Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan dari jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia sebanyak 718 hanya ada 12 aksara daerah termasuk aksara Lampung.

“Hal itu memberikan fakta bahwa kekayaan bahasa Lampung sangat penting untuk tetap dilestarikan dan dikembangkan,”ungkap Arinal saat membuka Rapat Koordinasi Mitra Kerja Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung dan Diskusi Kelompok Terumpun Kongres Bahasa Indonesia XII, Kamis (11/05/2023).

Example 300x600
Scroll untuk baca artikel

Kegiatan dibuka dengan pembacaan Wawacan dan syair Bahasa Lampung yang diiringi peting tunggal/gitar klasik Lampung oleh 3 orang mahasiswa Universitas Lampung.

BACA JUGA : Kongres Bahasa Lampung Jadi Tonggak Pelestarian Budaya di Bumi Ruwa Jurai

Wawacan merupakan karya Sastra Lampung bergenre puisi yang ditulis dan didendangkan untuk keperluan pemberian gelar adat. Saat ini Wawacan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBtb) Indonesia Tahun 2022.

Dalam sambutannya Arinal menyatakan bahwa Bahasa Daerah merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Lampung dan Indonesia secara keseluruhan. Keberadaan Bahasa Daerah harus tetap di jaga dan dilestarikan, karena bahasa juga adalah pemersatu bangsa.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan langkah-langkah dalam pengembangan dan pelestarian bahasa Lampung, diantaranya Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2014 tentang Mata pelajaran Bahasa dan Aksara Lampung sebagai Muatan Lokal Wajib pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

BACA JUGA : Jaga Identitas Budaya, Kamus Bahasa Lampung Resmi Diluncurkan

Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung juga telah membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Aksara Lampung yang di tuangkan dalam SK Gubernur Lampung, Selama Tim ini terbentuk banyak kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, salah satunya adalah melaksanakan Kongres Bahasa Lampung yang Pertama pada Tahun 2022.

Lebih jauh, Gubernur juga sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digelar hari ini.

“Hal ini saya anggap sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam upaya melestarikan Bahasa Daerah, khususnya Bahasa Lampung,” ucap Gubernur.

BACA JUGA : Lampung Mengaji dan Muatan Bahasa Daerah Diterapkan

“Melalui Rakor Mitra Kerja ini, saya berharap kita semua dapat berkolaborasi dan bersinergi, untuk merumuskan strategi serta langkah konkret dalam memperkuat upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Lampung. Saya yakin dengan kerjasama yang baik dari semua pihak, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah Lampung,” tutup Gubernur.

Sementara itu Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum mengatakan bahwa kegiatan ini semata-mata dilaksanakan untuk menujukan bahwa kita betul-betul peduli pada bahasa daerah sekaligus bangga memiliki bahasa Indonesia.

BACA JUGA : Belangekh, Tradisi Adat Lampung Sambut Bulan Ramadhan

Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum mengatakan bahwa tahun ini Kantor Bahasa akan merevitalisasi 72 Bahasa Daerah dari 22 Provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung.

“Inisiatif ini kami lakukan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelestarian Bahasa Daerah, karena menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam lampirannya terlihat jelas bahwa sebenarnya Bahasa Daerah pelestariannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Kota,” ucapnya.