JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampaknya tidak mau nama daerahnya ikut tercoreng gara-gara angka Rp 4,17 triliun yang disebut “mengendap manja” di Bank Indonesia. Alih-alih marah, Dedi malah datang langsung ke kantor BI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025), untuk memastikan: tak ada uang Pemprov Jabar yang tidur siang di bank.
“Adapun data dari BI itu data pelaporan keuangan per 30 September,” ujar Dedi santai, sambil menegaskan bahwa BI bukan CCTV keuangan yang bisa live 24 jam.
Menurut Dedi, sistem laporan keuangan antara Kemendagri dan BI ibarat dua grup WhatsApp yang jarang sinkron. Pemprov Jabar melapor ke Kemendagri tiap hari lewat SIPD, sementara BI baru update sebulan sekali.
“BI nggak punya data harian, jadi ya data mereka agak telat. Kayak teman yang baca chat tapi baru bales sebulan kemudian,” selorohnya.
Dedi juga membantah keras tudingan bahwa uang Pemprov disimpan dalam bentuk deposito demi bunga manis dari bank.
“Kalau dibilang kami simpan uang biar dapat bunga, wah itu fitnah! Yang ada uang itu dipakai tiap hari, bukan buat diternak,” tegasnya.
Dari data terkini, Dedi menyebut kas Pemprov Jabar di bank hanya sekitar Rp 2,4 triliun dan itu pun langsung keluar lagi buat belanja.
“Tadi pagi Rp 2,5 triliun, sekarang Rp 2,4 triliun. Mungkin nanti sore tinggal Rp 2,3 triliun. Uangnya kerja keras, nggak pernah tidur,” ujarnya sambil tersenyum.
Ia menjelaskan, dana kas daerah itu digunakan untuk membayar berbagai proyek dan kegiatan pemerintahan: dari pembangunan jalan dan irigasi, sampai honor satpam dan petugas kebersihan.
“Kontraktor jalan, kontraktor sekolah, kontraktor rumah sakit, semua harus dibayar. Kalau nggak, bisa ngamuk semua,” katanya berkelakar.
Dedi menegaskan lagi: uang di bank bukan uang nganggur, tapi kas daerah.
“Masa uang kas pemerintah mau disimpan di brankas? Bisa penuh satu kantor. Jadi ya disimpannya di bank, bukan di bawah bantal,” ucapnya dengan nada jenaka.
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan agar Kemenkeu dan Kemendagri satu data, biar tidak lagi ada “angka nyasar” di laporan.
“Kan di Kemenkeu ada Dirjen Perimbangan Keuangan, di Kemendagri ada Dirjen Keuangan. Nah, datanya harusnya connect. Biar Menteri Keuangan juga bisa lihat saldo daerah tiap hari, bukan tiap akhir bulan kayak ngecek rekening pas tanggal tua,” katanya.
Dengan gaya khasnya yang lugas dan nyeleneh, Dedi menutup kunjungannya dengan pesan menohok:
“Uang daerah itu bukan diam di bank, tapi bergerak. Kadang lebih cepat dari gosip!”***
