LAMPUNG TIMUR – Bangunan gudang gabah di Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur yang dibangun menggunakan anggaran APBD melalui Dinas Pertanian, kini berdiri angkuh namun tak berdaya. Mangkrak total. Seperti monumen kecil yang memperingati betapa mudahnya fasilitas negara terhenti hanya karena “aliran dana” tak mengalir sebagaimana mestinya.
Ketua Gapoktan setempat, Narto, menyebut alasan mangkraknya gudang cukup sederhana modal operasionalnya raib. Dan menurutnya, uang itu dipinjam oleh Sekretaris Gapoktan saat itu Purwianto yang kini menduduki kursi anggota DPRD Lampung Timur.
“Permodalan gudang itu memang ada pada Pak Pur, dan itu sudah saya sampaikan kepada semua kelompok tani. Karena uangnya dipinjam, kami tidak bisa menjalankan gudang. Makanya bangunan itu mangkrak,” jelas Narto dengan nada lugas dan sederhana pada akhir Oktober lalu.
Namun tak butuh waktu lama, Purwianto pun memberi bantahan. Menurutnya, pinjaman yang dimaksud bukanlah dana permodalan Gapoktan, melainkan “urusan pribadi”.
“Itu bukan dana permodalan. Itu pinjaman pribadi antara saya dan Narto. Jadi yang jelas saya pinjam uang pribadi,” ujar politisi Gerindra itu (31/10/2025).
Kata “pribadi” diulang dua kali, seolah-olah semakin banyak pengulangan semakin meyakinkan publik.
Narto tak tinggal diam. Dengan tenang dan sedikit dramatis dia menegaskan bahwa pinjaman itu terjadi sebelum Purwianto menjadi anggota DPRD, dan bahwa bukti kwitansi ada.
“Kwitansinya ada, buktinya ada. Tapi saya tidak mau tunjukkan sekarang. Nanti saja kalau bertemu bersama pak Pur Dewan,” ungkapnya.
Sementara itu, bangunan gudang gabah tetap dibiarkan mangkrak. Diam, kusam, dan menjadi saksi bisu dari kisah tarik-menarik versi siapa yang benar. Publik pun bertanya-tanya: uangnya sebenarnya ke mana, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab?
Menanggapi situasi yang makin keruh, Ketua Bara JP Lampung Timur, Robenson, ikut angkat bicara. Ia memastikan pihaknya telah melakukan investigasi awal dan menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan bergantung tanpa kepastian hukum.
“Kasus ini bukan perkara kecil. Jika benar dana pemerintah dipinjam oleh pengurus Gapoktan yang kemudian menjadi anggota dewan, apalagi sampai membuat fasilitas negara mangkrak, maka harus ada audit dan penegakan hukum. Tidak boleh ada perlakuan khusus hanya karena yang terlibat adalah pejabat,” tegas Robenson sebagaimana dikutip Wawai News dari Media Lintas Timur, Sabtu (22/11/2025).
Ia menambahkan bahwa Bara JP siap turun tangan lebih jauh bila diperlukan.
“Kami dari Bara JP akan mengawal persoalan ini. Jika ada indikasi penyalahgunaan kewenangan atau penyelewengan dana bantuan, kami akan resmi melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tutupnya.
Pada akhirnya, gudang gabah Toto Mulyo kini bukan hanya bangunan yang tak digunakan—tetapi simbol dari pertanyaan yang belum terjawab.
Antara bantahan, pengakuan, dan bukti yang “ditahan dulu”, kini werga tentu berharap kejelasan. Sebab yang mangkrak bukan hanya bangunan, tapi juga rasa percaya masyarakat pada pengelolaan dana publik.
Diketahui bahwa dana tersebut mencapai ratusan juta, namun hingga kini belum jelang juntrungannya siapa yang bertanggungjawab.***
