JAKARTA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan insentif sebesar Rp1,8 juta untuk seluruh pendidik dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 2 juta orang selama pandemi virus corona.
Insentif diberikan Kemendikbud kepada dosen dan guru honorer, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, dan pendidik PAUD.
“Kita berhasil mendapat subsidi upah untuk honorer dan tenaga kependidikan non-PNS sebesar Rp1,8 juta yang diberikan satu kali, jadi sekaligus,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Tenaga pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi turut diberikan insentif. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah dan perguruan tinggi negeri serta swasta.
“Total sasaran 2 juta orang. Paling besar guru honorer Rp1,6 juta, dan sisanya dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran keluarga Rp3,6 triliun,” katanya.
Mengutip paparan yang disampaikan Nadiem, rincian total target penerima insentif ada 2.034.732 orang. Jumlah tersebut meliputi 1.634.832 guru dan pendidik di sekolah negeri dan swasta.
Kemudian 162.277 dosen di PTN dan PTS, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menerima insentif ini. Di antaranya, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), bukan PNS, tidak menerima subsidi upah dari Kementerian Tenaga Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja sampai 1 Oktober, serta memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta.
Sejuta Honorer Bisa Jadi PPK 2021
Selain itu, Nadiem bakal memberikan kesempatan semua guru honorer mengikuti tes menjadi Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Ia menegaskan semua guru honorer di seluruh wilayah Indonesia dapat mengikuti tes ini mulai 2021. Pelaksanaan tes akan berbasis komputer.
Jika lolos seleksi, Nadiem mengatakan gaji guru akan langsung dianggarkan di tahun itu dan dijamin pemerintah pusat. Bagi mereka yang tidak lolos bisa mengulang di tahun berikutnya sampai tiga kali.
“Kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai 1 juta guru jika lolos seleksi,” ujarnya.
Nadiem lalu meminta pemerintah daerah segera memberikan formasi guru yang dibutuhkan di daerah masing-masing
Sejauh ini, katanya, pemda baru menyampaikan 200 ribu formasi. Padahal Nadiem yakin kebutuhan di daerah jauh lebih besar dari itu.
Ia memastikan pelaksanaan tes PPPK kali ini berbeda dengan tahun-tahun berikutnya lantaran Kemendikbud menyiapkan anggaran dan formasi yang jelas.
“Dari [Direktorat Jenderal] GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa menguasai dan kemungkinan lulus tes meningkat kalau mengikuti pembelajaran. Itu gratis diberikan,” kata Nadiem. (Rudi)
