BEKASI – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengambil langkah tak biasa demi mengentaskan pengangguran melalui teknis rekrutmen di wilayah padat industri seperti Kabupaten Bekasi.
Dalam sebuah pertemuan strategis, ia secara tegas menggandeng 23 camat dan lebih dari 60 perusahaan untuk mendukung penuh penggunaan platform digital ketenagakerjaan Jawa Barat, yang kini jadi senjata utama melawan praktik percaloan tenaga kerja.
“Para camat saya minta turun langsung, data para pencari kerja satu per satu, by name, by address. Ini bukan sekadar himbauan, ini perintah!” tegas Herman, dalam pertemuan di Kawasan Industri MM2100, Selasa (24/6/2025).
Platform Loker Jawa Barat (akses di loker.jabarprov.go.id) menjadi titik balik penting. Dengan sistem berbasis dashboard dan terintegrasi secara nasional, semua pihak dari pencaker, perusahaan, hingga lembaga pelatihan bisa mengakses lowongan dan pelatihan secara real-time, tanpa ‘perantara gelap’.
Dalam forum yang juga dihadiri pelaku industri, Sekda Herman secara terbuka mengecam keras praktik percaloan tenaga kerja yang dinilainya merusak kepercayaan publik.
“Calo kerja itu parasit sosial, Mereka minta pungli jutaan rupiah ke pencari kerja. Kita tak bisa biarkan ini terus-menerus terjadi,” ujar Herman, dengan nada tinggi.
Ia menginstruksikan agar seluruh pihak terkait, dari kecamatan hingga HRD perusahaan, bekerja jujur dan transparan dalam proses rekrutmen. Bahkan, ia menyebut akan ada monitoring rutin ke perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban unggah data atau seleksi pencaker secara terbuka.
“Jangan kucing-kucingan. Upload data kalian. Kalau belum rekrut, kami datangin!” tandasnya.
Melalui sistem digital ini, kecocokan lowongan dan skill pencari kerja ditentukan oleh algoritma, bukan “siapa kenal siapa”. Proses menjadi lebih cepat, obyektif, dan jauh dari praktik manipulatif.
“Kalau sistem sudah jalan, perusahaan bisa langsung panggil kandidat yang pas. Ini revolusi ketenagakerjaan di level daerah,” tambah Herman.
Sekda juga menegaskan bahwa pencari kerja tak perlu bergantung sepenuhnya pada sektor formal. Pemerintah Provinsi Jabar membuka peluang pelatihan hingga bantuan wirausaha.
Ini bentuk pendekatan multi-strategi untuk menjawab pengangguran yang masih tinggi.”Kalau belum dapat kerja, kami arahkan ke pelatihan. Kalau skill sudah oke, bisa juga dibantu jadi pengusaha mandiri. Kuncinya: semua terdata!”.
Herman juga menyinggung bahwa program ini akan bersinergi dengan strategi besar pertumbuhan ekonomi Jabar, termasuk belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, serta ekspansi investasi.
“Investasi terus kita pacu, tapi jangan sampai lapangan kerja yang muncul diserobot calo. Sistem digital ini hadir sebagai pagar, sekaligus jembatan,” pungkasnya.***
