LAMPUNG TIMUR — Di tengah ironi nasib nelayan yang kerap terombang-ambing antara cuaca ekstrem dan kebijakan yang tak selalu ramah, Dewan Pengurus Daerah Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Lampung Timur resmi dikukuhkan, Rabu (21/1/2026).
Organisasi ini dipimpin Agustinus Trihandoko, dengan membawa misi besar mengantar nelayan tradisional naik kelas menjadi nelayan modern di era digitalisasi.
Pengukuhan berlangsung di halaman Kantor Sekretariat HMNI Lampung Timur, Jalan Lintas Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, kawasan yang denyut ekonominya sangat bergantung pada laut. Di tempat inilah janji perubahan kembali diucapkan kali ini dengan narasi teknologi, data, dan kesejahteraan.
Agustinus Trihandoko menegaskan bahwa HMNI Lampung Timur tidak ingin nelayan terus berada di posisi paling bawah dalam rantai ekonomi perikanan. Menurutnya, teknologi dan digitalisasi harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar jargon seminar.
“Kami ingin nelayan Lampung Timur melek teknologi. Bukan hanya tahu melaut, tapi juga tahu data, pasar, dan akses kebijakan,” tegas Agustinus.
Pengukuhan ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP HMNI Ir. Brata Tridharma, didampingi Wakil Sekjen Ike Megasari, serta Ketua DPD HMNI Lampung Eri Setya Negara. Turut hadir perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebuah sinyal bahwa organisasi nelayan ini ingin lebih dari sekadar pelengkap seremoni.
Dari jajaran pemerintah daerah, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyampaikan dukungannya secara daring. Ia menekankan bahwa Lampung Timur memiliki 110 kilometer garis pantai, potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan.
“Potensi laut Lampung Timur sangat besar. Dengan kolaborasi, nelayan harus bisa lebih maju dan modern di era digitalisasi,” ujar Ela.
Namun pernyataan paling tegas datang dari Ketua Umum HMNI. Ir. Brata Tridharma mengingatkan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ketahanan pangan nasional mencapai sekitar 5 persen, angka yang tak kecil jika nelayan terus diposisikan sebagai aktor pinggiran.
“Nelayan jangan direndahkan, jangan dipinggirkan. HMNI harus hadir membina, menyerap aspirasi, dan mendata kebutuhan riil nelayan, bukan sekadar memotret penderitaan lalu pergi,” kata Brata, dengan nada keras namun terukur.
Ia menambahkan, sejak berdiri, HMNI telah menjalin sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian, sebagai upaya menjembatani kebutuhan nelayan mulai dari akses permodalan, perlindungan sosial, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Brata juga menegaskan tujuh program prioritas nasional HMNI yang wajib dijalankan hingga tingkat daerah dan kabupaten, yakni:
- Konsolidasi dan kaderisasi organisasi.
- Peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.
- Perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
- Pengembangan koperasi dan UMKM nelayan.
- Penataan kampung nelayan dan revitalisasi perumahan.
- Digitalisasi dan penataan data nelayan.
- Program Sapa Nelayan untuk menjaring aspirasi langsung dari lapangan.
Pengukuhan HMNI Lampung Timur ini menjadi titik awal harapan baru bahwa nelayan tidak lagi hanya hadir dalam statistik kemiskinan, tetapi menjadi subjek utama pembangunan maritim.***
