KOTA BEKASI – Perjuangan para Honor Murni di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi seperti drama tak berkesudahan, terus bersambung dan kini kembali berputar di lingkaran klasik, “diperjuangkan, tapi tak dianggarkan.”
Audiensi yang digelar pada Senin (6/10/2025) menghadirkan sepuluh perwakilan guru Honor Murni, Sekdis Warsim, Kasi Jamal, beberapa staf Disdik, dankonon Bapak Wakil yang ikut “dalam ruangan sendiri.”
Dari hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa Disdik mengaku tengah mengupayakan agar Honor Murni bisa ikut tes PPPK. Namun, seperti biasa, kata “upaya” itu tak disertai kepastian, karena terbentur regulasi yang tak berpihak.
“Yang masuk regulasi hanya yang terdata di BKN, atau yang kita kenal sebagai TKK,” ujar pihak Disdik sebagaimana diungkapkan perwakilan honor murni.
Masalahnya, para Honor Murni ini adalah guru-guru yang diangkat langsung oleh kepala sekolah karena kebutuhan mendesak agar kegiatan belajar mengajar tidak berhenti. Dengan kata lain, mereka adalah “pahlawan darurat” yang menambal lubang sistem tapi ironisnya, sistem justru mengaku tak kenal mereka.
“Disdik tidak tahu-menahu soal pengangkatan Honor Murni,” demikian pernyataan yang membuat sebagian peserta audiensi menahan napas (dan mungkin juga tawa getir).
Padahal, para guru tahu betul bahwa setiap tahun Daftar 1 dan bezetting selalu diminta naik ke Disdik. Tapi ya, seperti kata pepatah Bekasi versi terbaru, laporan naik, nasib tidak ikut naik.
Lebih lanjut, alasan penundaan bagi Honor Murni yang sudah sampai tahap pengisian DRH adalah karena anggaran tak tersedia, rupanya kemauan ada, kemampuan tiada.
Sumber internal menjelaskan bahwa Disdik “sedang mencari jalan terbaik”, tetapi tidak menjanjikan apa pun semacam janji tanpa janji.
“Disdik tidak mampu untuk membayar atau mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” kata Imam Ghazali, Ketua Guru PPPK Kota Bekasi, yang turut memberikan keterangan usai mengikuti rapat.
Singkatnya, Honor Murni masih berdiri di persimpangan absurd birokrasi, diangkat karena dibutuhkan, tapi diabaikan karena tak terdata, diajak berjuang, tapi tak disiapkan anggarannya.
Kalau diperumpamakan, mereka seperti Wi-Fi sekolah, semua pihak menikmati keberadaannya, tapi tak ada yang mau bayar tagihannya.***
