JAKARTA – Ketua Umum Bahlil Lahadalia melontarkan kelakar yang cukup mengundang perhatian saat membuka peringatan Nuzulul Qur’an di kantor Partai Golkar di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Di hadapan kader partainya, Bahlil mengibaratkan malam paling sakral dalam bulan Ramadan Lailatul Qadar sebagai momentum politik yang sangat diharapkan Golkar: tambahan kursi di parlemen.
“Kalau bagi Partai Golkar, Lailatul Qadar itu kalau kursi tambah,” ujarnya setengah berkelakar.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia menjelaskan makna malam kemuliaan yang diyakini umat Islam hadir pada sepuluh malam terakhir Ramadan. Dalam tradisi keagamaan, Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penuh keberkahan, ketika pahala ibadah dilipatgandakan dan doa diyakini lebih mustajab.
Namun dalam tafsir politik versi Bahlil, berkah itu tampaknya bisa juga diterjemahkan dalam bentuk penambahan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Dalam sambutan yang berlangsung sekitar delapan menit, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu juga menjelaskan makna Nuzulul Qur’an yang diperingati setiap 17 Ramadan momen turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad.
Menurutnya, peringatan tersebut seharusnya menjadi refleksi kedekatan umat dengan Al-Qur’an, termasuk bagi para politisi.
Bahlil kemudian mengaitkannya dengan ayat dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 80 yang memuat doa agar seorang hamba diberikan kekuasaan yang membawa pertolongan.
Dalam perspektif politik, kata dia, ayat tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak sekadar direbut, tetapi harus digunakan untuk kemaslahatan.
“Kalau kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, kekuasaan yang kita dapat bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang harus menjadi rahmatan lil ‘alamin,” ujarnya.
Kelakar tentang Lailatul Qadar dan kursi DPR tentu dimaksudkan sebagai humor politik. Namun seperti banyak humor dalam dunia politik, ia juga membuka ruang tafsir.
Di satu sisi, candaan itu menggambarkan realitas sederhana: bagi partai politik, berkah terbesar memang sering kali hadir dalam bentuk tambahan kursi kekuasaan.
Di sisi lain, pernyataan tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana simbol-simbol religius kerap bersentuhan dengan kalkulasi politik sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia.
Bahlil sendiri menegaskan bahwa setiap jabatan yang diperoleh politisi pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada publik tetapi juga kepada Tuhan.
Menurutnya, ketika manusia kembali kepada Sang Pencipta, yang akan ditanyakan bukan sekadar berapa lama berkuasa melainkan berapa besar manfaat yang dihasilkan dari kekuasaan itu.
Sebuah pengingat yang terdengar sederhana. Meski dalam praktik politik, sering kali yang lebih dulu dihitung adalah… berapa kursi yang berhasil didapatkan.***
