JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Beppenas, Suharso Monoarfa mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru bukan sesuatu yang mudah.
Pasalnya proyek pembangunan tersebut merupakan yang pertama di dunia, karena dilakukan dari dua pulau yang berbeda tentunya memiliki tantangan tersendiri.
“Belum ada Ibu Kota Negara dipindah dari satu pulau ke pulau lain, kecuali di Indonesia. Ini pertama kali, hampir seluruh mata dunia ke Indonesia. Apakah Indonesia mampu untuk memindahkan ibu kotanya?” ujar Suharso, Rabu (12/2/2020) di Jakarta.
Isu lain yang menjadi sorotan mengenai proyek pemindahan IKN tersebut adalah lingkungan. Suharso memastikan IKN baru akan menggunakan energi baru dan terbarukan, serta ramah lingkungan.
“Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang menjadi bagian utama dan bahkan menjadi mainstream dalam menyusun masterplan dan detailed plan untuk IKN. Saya pastikan IKN nanti akan canggih untuk masa depan, menggunakan energi baru dan terbarukan, juga ramah lingkungan,” terangnya.
“Tentu kita tidak akan membuat kota ini menjadi gap untuk kota lainnya, tetapi menjadi trendsetter untuk kota lainnya, semoga bisa zero cabron development, juga bisa tersedia co-working space agar orang bisa bekerja dengan gaya yang baru,” sambung Suharso.
Seperti diketahui, pemerintah merencanakan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Luas wilayah IKN direncanakan sebesar 256.142,74 ha, dengan kawasan inti kota sebesar 56.180,87 ha dan pusat pemerintahan sebesar 5.644 ha.
Penentuan luas kawasan IKN tersebut telahcmempertimbangkan One River One Management, keterpaduan hulu-hilir dan karakter Daerah Aliran Sungai (DAS), serta batas Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto yang akan dikembangkan dan dikelola secara terpadu menjadi kawasan penyangga sekaligus menjadi kawasan konservasi keanekaragaman hayati.
“Dengan konsep living with nature, kita ingin memastikan bagaimana penerapan Forest City di Ibu Kota Negara. Penerapan Forest City untuk mengurangi environmental footprint dengan Ruang Terbuka Hijau,”jelas Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Prawiradinata di tempat yang sama.
Paling tidak 50 persen di daerah 56.000 ha itu yang seperti Manhattan kecil itu, 50 persennya tetap Ruang Terbuka Hijau. Namun demikian di 256.000 ha, diharapkan 70-75 persen tetap Ruang Terbuka Hijau karena Bukit Suharto tidak boleh diganggu.
“Kita ingin kembalikan fungsinya. Di dalam daerah Ibu Kota Negara banyak sungai-sungai, nah ini yang akan kita jaga, kita akan menerapkan One River One Management,”tukasnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan IKN akan tetap di Jakarta sebelum fisik IKN baru dan berbagai kelengkapan administrasinya terselesaikan. Tito sekaligus menepis berbagai isu yang menyebut Jakarta tidak akan menjadi Ibu Kota lagi dalam beberapa bulan kedepan.
“Kalau sekarang fisiknya IKN baru di Kalimantan itu belum ada, lalu katanya bulan Juni Jakarta bukan lagi Ibu Kota, terus Ibu Kota nya dimana? Jadi selama fisiknya belum siap, IKN tetap di DKI Jakarta,” jelas Tito. (Sal)
