BANDUNG – Ikatan Mahasiswa Jabar (IMJ) menggelar aksi menyuarakan krisis kepemimpinan di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut digelar di dua tempat berbeda pertama di Kampuns IPDN Jatinangor sehubungan informasi kedatangan Mendagri dan Gubernur, Rabu (29/9/2021).
Namun aksi di Kampus IPDN Jatinangor tersebut tidak ditemui pihak mana pun. Sehingga para Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Jabar bergeser ke Gedung Sate dan menggelar aksi di pintu masuk kantor Gubernur Jabar untuk menyuarakan persoalan di wilayah Kabupaten Bekasi terkait krisis kepemimpinan.
“Aksi ini sehubungan dengan isu yang berkembang terkait persoalan krisis kepemimpinan di Kabupaten Bekasi. Maka kami selaku anak bangsa yang mengedepankan cinta tanah air berharap agar terciptanya kondusifitas mengingat saat ini di Kabupaten Bekasi berpotensi terjadi kegaduhan,”ungkap Banter Adis Munandar, koordinator aksi melalui rilis resmi yang dikirimkan, Rabu (29/9/2021).
Mereka khawatir jika tidak segera ditangani dengan serius maka kondisi krisis kepemimpinan di wilayah Kabupaten Bekasi, semakin masif. Hal itu diduga karena beberapa persoalan sebagai berikut. Ini pernyataan lengkapnya:
- Terjadi kekosongan Paska Meninggalnya Bupati Bekasi H. Eka Supriatmaja, SH
- Pengangkatan Pj. Bupati sebelum ditetapkannya pemberhetian Bupati Almarhum H. Eka. Supriatmaja. SH oleh DPRD Kabupaten Bekasi dan.
- Pengusulan H. Marjuki sebagai wakil Bupati Bekasi oleh DPRD Kabupaten Bekasi diduga cacat administrasi.
Uraian Masalah
- Pasca Bupati Bekasi Almarhum H. Eka Supriatmaja,S.H meninggal dunia terjadi kekosongan jabatan Bupati lalu berdasarkan kepmen no. 131. 32. 1374/ otda diangakatlah PJ Bupati Bekasi dari pejabat Provinsi Jawa Barat yang beberapa elemen masyarakat menafsirkan SK tersebut diduga non prosedural dikarenakan tidak sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2014.
- Isu akan dilantiknya H.Marzuki oleh kemendagri menjadi wakil Bupati menimbulkan konflik dan pro kontra di Kabupaten Bekasi di karenakan mekanisme pilwabup yang dinilai oleh sebagian elemen masyarakat inskonstitusional sebagaimana dikuatkan oleh Mentri Dalam Negeri dalam Statement di media.
- Kondisi dikabupaten Bekasi menjadi gaduh Karena tidak adanya kepastian hukum. pada saat ini telah terjadi polemik antara pendukung PJ dan Marjuki keduanya mengklaim dapat menduduki jabatan Bupati Bekasi. Dan apabila ini terus dibiarkan kondisi ini berpotensi mengganggu aktifitas masyarakat Kabupaten Bekasi dan Pelayanan Pemerintah Daerah karena kedua kubu saling menunjukkan agresifitasi untuk melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran.
Maka dari itu, kami dari Ikatan Mahasiswa jawa barat , menuntut :
Kami Mendesak mendagri dan gubernur jawa barat supaya menjalan kan UUD NO 23 TAHUN 2014 Tentang pemerintahan daerah terkait Pj bupati Bekasi dan calon wakil Bupati Bekasi .
Jika aspirasi mahasiswa dan masyarakat kabupten bekasi tidak didengarkan maka dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi di kemendagri .
29 september 2021
Kordinator aksi
Banter adis munandar
