Scroll untuk baca artikel
Lintas Daerah

IPM Jabar Naik, Kerukunan Tinggi: Statistik Kinclong, PR di Lapangan Masih Nunggu Diselesaikan

×

IPM Jabar Naik, Kerukunan Tinggi: Statistik Kinclong, PR di Lapangan Masih Nunggu Diselesaikan

Sebarkan artikel ini
berdasarkan studi Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang diselenggarakan oleh SETARA Institute Kota Bekasi menempati urutan ke-7 Nasional dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama, Selasa 27 Mei 2025 - foto doc ist
berdasarkan studi Indeks Kota Toleran (IKT) 2024 yang diselenggarakan oleh SETARA Institute Kota Bekasi menempati urutan ke-7 Nasional dalam menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama, Selasa 27 Mei 2025 - foto doc ist

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat boleh sedikit tersenyum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat naik menjadi 75,9 poin melampaui target yang dipatok 74,39. Angka ini naik dari capaian 2024 sebesar 74,92. Secara angka, ini kabar baik. Secara realita? Tetap perlu dibaca dengan kacamata jernih, bukan sekadar euforia grafik naik.

Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut peningkatan ini ditopang oleh perbaikan di tiga sektor utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kalau diringkas, rakyat lebih sehat, lebih sekolah, dan harapannya lebih sejahtera.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Dari sisi kesehatan, angka kematian balita turun menjadi 6,67 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara usia harapan hidup naik menjadi 75,53 tahun.

BACA JUGA :  Eks Plt Kadis Perkim Bintan Divonis 8 Tahun Kasus Jembatan Tanah Merah

Artinya, warga Jabar punya peluang hidup lebih lama. Kabar baik meski di sisi lain, tugas pemerintah juga makin panjang: memastikan hidup yang lebih lama itu tetap berkualitas, bukan sekadar “panjang usia, panjang antrean layanan kesehatan”.

Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah mencapai 13,02 tahun. Rata-rata lama sekolah juga naik jadi 9,46 tahun, melampaui target.

Berbagai program digelontorkan:

  • Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) untuk ratusan ribu siswa
  • Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk menjaga akses pendidikan
  • Beasiswa Pancawaluya bagi siswa kurang mampu
  • Bantuan operasional untuk ribuan sekolah

Belum lagi pembangunan:

  • 11 Unit Sekolah Baru
  • 722 ruang kelas dan ruang praktik
  • 290 toilet (ya, ini penting, karena pendidikan berkualitas juga butuh sanitasi yang tidak “ujian mental”)
BACA JUGA :  Kampung Adat Cireundeu Cimahi, Masih Menjaga Tradisi Lokal Konsumsi Singkong

Namun satu hal yang tetap jadi catatan: sekolah boleh bertambah, tapi kualitas pengajaran dan pemerataan masih jadi PR klasik terutama antara kota dan kabupaten.

Digitalisasi: Solusi atau Sekadar Kata Kunci Presentasi?

Pemprov Jabar juga mendorong digitalisasi pembelajaran untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Secara konsep, ini terdengar modern. Tapi di lapangan, pertanyaannya sederhana:
apakah semua siswa sudah punya akses perangkat dan internet yang layak?

Kalau belum, digitalisasi bisa berubah dari solusi menjadi… slogan.

Kerukunan Tinggi: Harmonis, Tapi Tetap Perlu Dijaga

Tak hanya IPM, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Jabar juga mencatat skor tinggi: 79,43 di atas rata-rata nasional 77,89.

BACA JUGA :  Covid-19 Penyebab Menurunnya Pendapatan Daerah dari PKB di Jabar

Angka ini mencerminkan hubungan antarumat beragama yang relatif harmonis. Konflik besar minim, interaksi sosial berjalan baik, dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama cukup signifikan dalam menjaga stabilitas.

Dalam bahasa sederhana: masyarakat Jabar relatif rukun dan ini jadi “modal sosial” yang tak kalah penting dibanding infrastruktur fisik.

Karena tanpa kerukunan, pembangunan bisa jalan, tapi sering tersandung.

Pemprov juga menargetkan peningkatan pengeluaran per kapita melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Terjemahannya, daya beli harus naik.

Namun di tengah fluktuasi ekonomi dan ketimpangan wilayah, ini bukan pekerjaan ringan. Karena menaikkan angka statistik jauh lebih mudah daripada memastikan uang benar-benar terasa di kantong warga.***