Scroll untuk baca artikel
PolitikZona Bekasi

Jadi Ketua Komisi I, Demokrat Fokus Soal Perizinan di Bekasi

×

Jadi Ketua Komisi I, Demokrat Fokus Soal Perizinan di Bekasi

Sebarkan artikel ini

BEKASI- Partai Demokrat berhasil merebut kursi ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, dalam Alat Kelengkapan Daerah (AKD).Beberapa agenda yang menjadi kajian partaipun, dipastikan menjadi tugas awal dalam menata pemerintahan Kota Bekasi kedepan.

Dari selain banyak persoalan, Sekretaris Partai Demokrat, Abdul Rozak meyatakan, tugas mengemban amanah partai untuk kemajuan pemerintah memang menjadi idiologi. Bahkan, berlaku di semua partai yang ada di Kota Bekasi. Hasil kesepakatan awal, bahwa komisi satu akan memfokuskan pada perizinan di Kota Bekasi.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

“Saya menjadi ketua Komisi I memang. Sudah ada target awal, dan sebelumnya saya memang menargetkan untuk menjadi ketua komisi,” ujarnya, Kamis (24/10)

BACA JUGA :  Cegah Penyimpangan Kegiatan Covid-19, Kejari Bekasi Lakukan Pendampingan

Dalam Raihan kursi komisi, kata dia, Partainya memang tidak melakukan proses politik yang ekstrem. Apalagi sampai pada proses yang disebut kesepakatan.

“Tidak ada proses politik yang tinggi. Saya, secara alami bisa berada disini,” imbuhnya.

Terkait perizinan di kota bekasi, Rozak sapaan akrab, melihat banyak persoalan. hasil investigasi dilapangan jauh sebelum menjadi dewan, kata dia, bahwa persoalan prizinan baru bersifat rekomendasi namun sudah dilakukan pembangunan.

Saking banyaknya, dirinya enggan menyampaikan secara mendetail mana saja pembanguan yang nantinya akan menjadi prioritas dalam penindakan.

Namun sudah dipastikan, bahwa menyelesaikan persoalan perizinan menjadi agenda awal bagi komisi I DPRD Kota Bekasi.

“Sangat banyak. Tahapannya, memang kita masih terkendala. Lantaran masih disibukan dengan semua hal ke dewanan. Tapi, untuk perizinan itu, menjadi skala prioritas kita.

BACA JUGA :  Terungkap, Penyebab Rekaman Suara Viral Oknum Dewan Ancam Petani, Ternyata!

Sasarannya perizinan,” bebernya.

Kajian saat ini, hasil data yang masuk baru mencapai puluhan lomasi. Namun tidak menutup kemungkinan, jumlah bangunan yang bermasalah dengan perizinan berjumlah ratusan.

Ia tidak menampik, bahwa data untuk jumlah pembangunan tak berizin masih minim, karena masih berdasarkan laloran dari pengembang.

“Data belum ada kajian. Karena saya teliti, juga dalam hal ini,” bebernya.

Dari hasil rapatpun, kata Rozak, semua partai yang ada di fraksi sudah semapakat bahwa persoalan itu adalah aspirasi yang dibawa dari masing- masing fraksi yang selanjutnya harus diselesaikan.

“Di komisi satu, semua sama. Tapi kita masih melihat situsai, dan dalam menjalankan tentunya akan disesuaikan dengan tahapan dan tuposki kita,” imbuhnya. (Dan)