TANGGAMUS – Ketua Lembaga Jaringan Rakyat (Jarak) Kabupaten Tanggamus, Supriansyah, menyebut banyak kejanggalan terkait anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A Dalduk dan KB).
Temuan kejanggalan tersebut sesuai hasil investigasi yang telah dilakukan di lapangan terkait realisasi anggaran pada kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2019, 2020 terutama untuk bantuan operasional balai penyuluhan KB di beberapa Kecamatan di wilayah Tanggamus.
“Kami telah melakukan kroscek di lapangan berdasarkan data yang ada, ternyata ditemukan banyak kejanggalan terkait bantuan operasional balai penyuluhan KB di beberapa Kecamatan,”ungkap Suprian, Rabu (10/11/2021).
Dikatakan, hal lain banyak keluhan dari beberapa koordinator Balai Penyuluhan KB itu sendiri, seperti uang saku peserta kegiatan dan masih banyak lagi lainnya mengarah pada dugaan korupsi.
“Temuan dan pendapat kami terkait bantuan operasional penyuluh KB di Tanggamus banyak kejanggalan, untuk diketahui oleh publik sebagai wujud keberpihakan kami kepada masyarakat Tanggamus,”kata Suprian biar transparan terkait anggaran.
Adapun temuan Lembaga Jarak dari investigasi yang dilakukan bahwa dana operasional PPKBD dan Sub PPKBD seharusnya direalisasikan dalam hitungan per bulan sebesar Rp300 ribu per PPKBD, dan Subnya Rp200 ribu, sementara yang ditemukan di lapangan, dana operasional PPKBD itu direalisasikan Rp500 ribu per kegiatan dan Sub PPKBD nya Rp300, kegiatannya pun cuma Empat kali dalam setahun.
“Bahkan ada yang lebih kecil dari itu, jadi kalau setiap jenis kegiatan anggarannya disunat seperti itu, apa jadinya daerah kita, padahal kader-kader itulah yang berperan penting dalam menyampaikan materi dari Balai Penyuluhan KB hingga sampai ke sasaran” jelasnya.
Berbagi upaya untuk mengkonfirmasi langsung ke Dinas P3A Dalduk dan KB, tidak ada satu pun pegawai yang bisa di konfirmasi. Ironisnya lagi staf di dinas itu ketika dikonfirmasi menyebutkan bahwa jabatan Kepala Dinas maupun Sekretarisnya saat ini kosong.
“Atas dasar itu kami pun telah resmi bersurat. Isinya meminta penjelasan dari pimpinan Dinas tersebut atau yang bertanggung jawab atas anggaran yang direalisasikan pada kegiatan Tahun 2019, 2020 yang lalu,”ujarnya mengaku agar lebih jelas
Diketahui saat ini terjadi kekosongan kepala Dinas dan Sekretaris P3A Dalduk dan KB. Hal tersebut terjadi sejak dilantiknya mantan Edison menjadi Kadis Perikanan dan Kelautan.
Sebelumnya, Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Gunung Alip, Ernawati mengungkapkan bahwa uang saku atau dana operasional PPKBD direalisasikan dari dinas terkait berdasarkan kegiatan, dan itu pun tidak maksimal, sementara untuk uang saku Kader Tribina tidak ada sama sekali, padahal peran kader-kader tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya pembinaan lengsung ke masyarakat.
“Kalau untuk Kader Tribina, yaitu Kader BKB, BKR, BKL, itu tidak ada anggaran operasionalnya, tapi kalau Kader KB atau PPKBD dan Sub PPKBD nya ada anggarannya, tiap Pekon PPKBD satu orang Rp225 ribu per kegiatan dan Sub PPKBD nya Rp225 ribu per kegiatan juga, sedangkan di Tahun 2020 kemaren kalau gak salah cuma Empat kali kegiatan” ungkapnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sumberejo, Sri Rojetni menyampaikan bahwa dari Dinas terkait tidak ada anggaran operasional untuk kader Tribina, sementara untuk Kader KB atau PPKBD dana operasionalnya dianggarkan dari bantuan operasional balai penyuluhan Dinas terkait.
“Terus terang kelompok kader Tribina ini sebenarnya belum mendapatkan dukungan dana dari kabupaten, dana operasionalnya belum ada sama sekali, kalau untuk Kader PPKBD dan Sub PPKBD dianggarkan dari dana operasional balai sebesar Rp330 per kegiatan untuk Sub dan Rp500 ribu per kegiatan untuk Kader PPKBD nya, dan itu kalau dari sananya direalisasikan tiap kegiatan, bukan per bulan, sedangkan di tahun 2020 kemaren hanya Empat kali kegiatan” ujarnya.(*)
