WAWAINEWS – Jelang Aksi mahasiswa besar-besar memprotes kebijakan pemerintah, Presiden Jokowi membuat pernyataan resmi dengan menegaskan Pemilu 2024 digelar tanggal 14 Februari 2024.
Dia meminta tidak ada lagi spekulasi terkait penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan, dan jabatan 3 periode.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu (10/4/2022).
“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.
Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait regulasi Pemilu, seleksi penjabat kepala daerah, hingga anggaran. Jokowi juga wanti-wanti jangan sampai ada politik SARA di Pemilu 2024.
Berikut pidato lengkapnya:
Bismillahirrahmnirrahim.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Selamat sore,Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Siang hari ini kita akan membahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024.
Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan.
Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode.
Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya.
Dan, dijelaskan sekalian bawa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai, karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara.
Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024.
Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang.
Kemudian yang ketiga, ini agar segera dikejar juga, penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024.
Ini agar, saya minta Pak Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan juga KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan lebih detail lagi dan sehingga regulasi yang ada, yang disusun, ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan.
