JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) dan lift di kawasan Senen serta Polda Metro Jaya akan rampung pada Desember 2025. Proyek ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“PU akan memulai mengerjakan halte yang menyangkut lift dan JPO, baik di Senen maupun di Polda Metro Jaya. Targetnya bulan Desember sudah selesai,” kata Pramono saat meresmikan Halte Jaga Jakarta di Senen, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Pramono menyebut biaya pengerjaan proyek JPO dan lift ini diperkirakan menelan anggaran Rp 19–20 miliar. Anggaran tersebut dikhususkan untuk pembangunan aksesibilitas di dua titik strategis, sedangkan revitalisasi halte Transjakarta tetap menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bersama PT Transjakarta.
“Mengenai biaya, kalau untuk halte semuanya sudah ter-cover oleh Transjakarta. Tetapi untuk dua JPO dan lift yang ada di Polda maupun Senen ini diperkirakan angkanya kurang lebih Rp 19 sampai Rp 20 miliar,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Pramono juga memastikan kondisi transportasi publik Jakarta telah pulih sepenuhnya pascademo yang sempat mengganggu layanan.
Seluruh halte, termasuk di kawasan Polda Metro Jaya, Mandiri, dan Istora, kini kembali beroperasi normal dengan tarif standar.
“Hari ini seluruh aktivitas transportasi di Jakarta sudah normal semuanya. Tarif juga sudah normal kembali, mudah-mudahan kehidupan masyarakat Jakarta sudah normal kembali,” ungkapnya.
Pramono mengapresiasi peran masyarakat dalam mempercepat pemulihan kondisi Jakarta. Menurutnya, hanya dalam waktu kurang dari tujuh hari, layanan transportasi publik kembali berjalan sebagaimana mestinya.
“Saya bersyukur sekali, tidak lebih dari tujuh hari sudah normal kembali. Hari ini mohon maaf, tarifnya juga sudah normal kembali,” tambahnya.
Meski proyek JPO dan lift ini diharapkan meningkatkan kenyamanan serta aksesibilitas, terutama bagi penyandang disabilitas dan lansia, besarnya anggaran yang mencapai puluhan miliar kerap menuai sorotan publik.
Transparansi dalam penggunaan dana dan ketepatan waktu pengerjaan akan menjadi ujian bagi pemerintah daerah maupun pusat agar proyek ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar proyek mercusuar.***
