KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi kembali mengutak-atik simpul kemacetan legendaris di kawasan Stasiun Bekasi. Kali ini bukan dengan wacana, melainkan proyek konkret, pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Ir. H. Juanda. Targetnya ambisius namun tegas tiga bulan rampung, macet diharap tak ikut menetap.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut, JPO ini bukan sekadar jembatan biasa. Infrastruktur tersebut dirancang lengkap dengan lift dan tangga, menyasar kenyamanan sekaligus keselamatan pejalan kaki yang selama ini “bertaruh nyali” menyeberang di tengah padatnya arus kendaraan.
“Dengan JPO ini, masyarakat bisa menyeberang dengan aman dan tertib. Tidak lagi berhenti mendadak di badan jalan yang bikin arus tersendat. Target kami jelas, tiga bulan selesai dan aksesnya langsung terhubung ke area Stasiun Bekasi,” ujar Tri.
Selama ini, penyeberangan liar di Jalan Juanda kerap menjadi biang kerok kemacetan. Kendaraan melambat, klakson bersahut-sahutan, dan pejalan kaki adu cepat dengan arus lalu lintas. Kehadiran JPO diharapkan menjadi solusi struktural, bukan sekadar imbauan moral.
Tak hanya JPO, Pemkot Bekasi juga melakukan penataan kawasan Stasiun Bekasi secara menyeluruh. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) telah dilakukan, sementara pelaku usaha yang memiliki lokasi resmi tetap diperbolehkan beroperasi dengan pengaturan yang lebih rapi dan manusiawi.
“Kami fokus menata kawasan. PKL sudah tidak beraktivitas di area tersebut, sedangkan usaha resmi tetap berjalan dengan konsep yang lebih tertib,” jelas Tri.
Dalam kesempatan itu, Tri juga menyinggung soal keluhan masyarakat terkait kondisi jalan. Ia menegaskan bahwa kewenangan perbaikan jalan tidak berada pada satu pintu, melainkan terbagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.
Untuk ruas jalan nasional dan provinsi yang rusak, Pemkot Bekasi mengaku terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebuah diplomasi aspal yang tak selalu cepat, tapi terus diupayakan.
Sementara untuk jalan yang menjadi kewenangan kota, seperti Jalan Cipendawa, Pemkot Bekasi telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2–3 miliar untuk pekerjaan overlay lanjutan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan pengguna jalan.
“Kami perkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan agar setiap kewenangan berjalan optimal. Target kami jelas, hasil pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat. Tiga bulan, JPO rampung,” pungkas Tri.
Kini publik menanti, apakah JPO Juanda benar-benar selesai tepat waktu, atau justru ikut terjebak macet seperti lalu lintas yang hendak diurainya. Waktu akan menjawab tiga bulan ke depan. ***
