LAMTIM – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lamtim, Fredy SM, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa di Kabupaten Lampung Timur agar menjaga netralitas pada Pilkada 2020.
“ASN harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. Jika tidak netral maka akan dikenakan sanksi baik berupa administrasi hingga pidana,”kata Fredy saat membuka sosialisasi netralitas ASN dan kepala desa pada Pilkada 2020, Kamis (8/10/2020).
Netralitas ASN tertuang dalam ketentuan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010.
Demikian pula halnya dengan kepala desa, juga harus dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
Sebab jika tidak juga dapat dikenakan sanksi baik administrasi hingga pidana, sesuai dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa serta UU No.10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.
“Saya berharap agar seluruh ASN dan kepala desa dapat benar-benar menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Lamtim,” kata Fredy.
Ketua Bawaslu Lamtim, Uslih. Menurut dia, pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa bukan hanya berupa dukungam fisik. Namun, juga dapat berupa dukungan melalui media sosial.
Karena itu, Uslih, mengingatkan agar ASN dan kepala desa tidak mengunggah foto paslon, memberikan like atau membagikan tautan tentang paslon melalui media sosial.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Lamtim, Kompol Syaozar Nanda Mega dan Kasdim 0429 Lamtim, Mayor Joko Subroto juga berharap agar para camat dan kepala desa turut mensosialisasikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan kepasa masyarakat. Hal itu dilakukan agar Pilkada 2020 dapat terlaksana dengan aman, damai, sehat, dan selamat (*)
