TANGGAMUS – Aktivitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanggamus, Lampung dilaporkan nyaris lumpuh total. Bukan karena bencana, mogok kerja, atau pandemi, tapi karena hal yang lebih klasik, tak ada uang yang bisa dicairkan.
Sejumlah pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Tanggamus mulai mengeluhkan kondisi tersebut. Mereka menyebut kegiatan dinas praktis berhenti karena dalih efisiensi anggaran, yang dalam praktiknya lebih mirip dengan penghematan darurat ala Pemda tak punya dana.
“Kegiatan dinas enggak ada. Katanya efisiensi anggaran, tapi kenyataannya kayak rem total,” ujar salah satu pegawai OPD kepada media, Selasa (24/6/2025).
Tak hanya kegiatan, kebutuhan operasional dasar seperti listrik dan air pun ikut terganggu. Ironisnya, beberapa pegawai bahkan terpaksa merogoh kocek pribadi untuk menalangi tagihan listrik dan air kantor agar pelayanan publik tetap menyala secara harfiah.
“Sudah tiga bulan kami yang bayarin listrik dan air kantor. Kalau enggak dibayar, gelap semua. Ini kantor pemerintahan atau kos-kosan mandiri?” keluh ASN tersebut.
Lebih lanjut, sang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dana Ganti Uang (GU) mekanisme rutin pencairan dana operasional baru cair dua kali hingga akhir Juni. Padahal, menurut jadwal ideal, seharusnya GU sudah cair empat kali.
“Biasanya sampai pertengahan tahun, GU keluar empat kali. Ini baru dua. Uang sudah susah, kerjaan mandek, tapi tetap diminta loyal,” tambahnya dengan nada getir.
Yang lebih mencengangkan, kondisi ini disebut bukan karena anggaran tidak direncanakan atau diprogramkan, melainkan karena kas daerah kosong. Ibarat rumah tangga yang punya rencana belanja mingguan, tapi dompetnya hilang entah ke mana.
“Anggarannya ada, DPA-nya ada di atas kertas semua tercatat. Tapi uangnya yang enggak ada. Tahun lalu juga begitu anggaran untuk media dan advertorial ada, tapi realisasi nihil. Yang dibagikan cuma janji,” sindirnya.
Sumber juga mengaku, tahun 2025 ini anggaran untuk media seperti advetorial memang tidak ada di OPD, semua satu pintu di Dinas Kokinfo.
“Tahun ini memang ga ada anggaran untuk media di dinas” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai kondisi keuangan daerah yang disinyalir mengalami defisit cair ini.
Publik menunggu, apakah pemerintah akan memberi penjelasan atau justru kembali mempraktikkan senyap anggaran nasional.***
