BANDUNG – Politik Jawa Barat kembali menyuguhkan pemandangan menarik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambangi Gedung Pakuan untuk bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan ini sejatinya telah direncanakan sejak Konferensi Daerah (Konferda) PDIP Jawa Barat 2025. Namun jadwal tertunda lantaran Dedi yang akrab disapa KDM lebih dulu “turun gunung” meninjau bencana di Aceh. Politik boleh menunggu, bencana tak bisa ditunda.
Dalam suasana cair namun sarat makna politik, KDM menggarisbawahi kesamaan visi antara dirinya dan PDIP, terutama dalam isu pertanian dan kehutanan dua sektor yang kerap kalah pamor di tengah gegap gempita pembangunan beton.
“Saya punya kedekatan emosional dengan Bung Karno. Juga dengan Pak Ono Surono sejak sama-sama di Komisi IV DPR RI. Visi kami sama, membela pertanian dan kehutanan,” ujar KDM, seraya mengingatkan bahwa ide-ide Sukarno masih relevan, meski sering terlupakan di meja anggaran.
KDM juga menyinggung kondisi fiskal Jawa Barat yang sedang “tidak romantis”. Anggaran pembangunan melonjak, tetapi pendapatan justru menurun, diperparah dana bagi hasil yang belum sepenuhnya terbayar sejak 2024 hingga 2025.
“Yang menyemangati saya justru Pak Ono. Kata beliau, ‘sudah, jalan terus saja’. Itu suntikan moral yang penting di tengah APBD yang ngos-ngosan,” kata KDM, setengah serius setengah menyindir realitas keuangan daerah.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menegaskan, komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif bukan soal siapa mengusung siapa di Pilkada, melainkan soal siapa bekerja untuk siapa.
“Walaupun PDIP tidak mengusung Pak KDM pada Pilgub lalu, tapi urusan Jawa Barat jauh lebih besar dari urusan elektoral. Kami sepakat mengawal visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata,” tegas Ono.
Menurut Ono, banyak kesamaan antara visi gubernur dengan program PDIP Jawa Barat hasil Konferda, mulai dari pengendalian alih fungsi lahan, mitigasi bencana, pelestarian budaya, hingga penguatan toleransi.
“Kami sampaikan secara terbuka, PDIP dan Ono Surono siap menjadi garda terdepan mengawal visi Jawa Barat Istimewa,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa dalam politik, perbedaan di bilik suara tak selalu berujung pada sekat di ruang kerja. Pilkada boleh usai, tetapi kerja pemerintahan dan kompromi harus terus berjalan.***
