BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) kembali mengumandangkan komitmen besar: menata Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan pendekatan per blok, mulai dari Bekasi hingga Bogor.
Pernyataan ini disampaikan tegas lengkap dengan rencana beli alat berat, pendampingan Marinir, sampai niat sowan ke Kejaksaan Agung. Sebuah paket lengkap keseriusan pemerintah.
Namun di Sungai Cikeas, Jatirangga, Bekasi, ada satu “blok” yang rupanya belum masuk radar: blok bakso bau limbah yang terus mengalir tanpa henti.
Sementara di Karawang KDM bicara strategi besar, di Cikeas limbah justru melakukan soft launching setiap hari. Bahkan lebih konsisten dibanding beberapa program pemerintah.
KDM mengatakan ingin menyelesaikan dari Bekasi sampai Bogor dalam satu blok. Tapi di Bekasi sendiri, publik bertanya,“Kalau dari Bekasi sampai Bogor disapu, Cikeas ini mau disapu kapan? Setelah arus limbahnya berhenti sendiri?”
Aktivis lingkungan Kang Abel mengirim “laporan darurat” yang baunya seharusnya bisa tercium sampai ruang rapat Gubernur: “Pak KDM, ada pabrik bakso di Jatirangga bebas buang limbah ke sungai. DLH Kota Bekasi diam bae. Dulu bilang ditutup permanen, tapi nyatanya masih ngocor.”
Limbah ini mengalir elegan, stabil, disiplin, tanpa menunggu tender atau arahan BBWS. Benar-benar contoh praktik on the ground yang konsisten.
DLH Kota Bekasi dan Tradisi ‘Permanen Sementara’
Pada 2023, DLH Kota Bekasi pernah menggelar drama heroik:
- pipa ditutup,
- pose foto bareng,
- konferensi pers digelar,
- publik bertepuk tangan.
Sayangnya, “penutupan permanen” itu memiliki masa berlaku setara promo bulanan. Tahun 2025, dua saluran limbah itu hidup kembali, lebih semangat dan lebih deras.
Jika dalam bahasa hukum “permanen” berarti selamanya, dalam bahasa birokrasi daerah rupanya berarti: “sampai nanti kita buka lagi.”
“Ini DLH apa Dinas Layanan Hidrografi? Kok lebih paham arus air daripada penegakan hukum.”ujar Kang Abel.
Diketahui melalui rilis Diskominfotik Jabar, Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) dalam Rakor Penataan Kawasan DAS dan Marka Jalan Nasional serta Gerbang Tol di Kantor Bupati Karawang, Jumat (14/11/2025), menegaskan strategi baru penanganan per blok metode percepatan yang diharapkan dapat menyelesaikan wilayah kritis secara menyeluruh, bukan tambal-sulam.
“Kita ingin percepatan eksekusi. Masalahnya apa, kita selesaikan. Tahun ini dari Bekasi sampai Bogor akan saya tuntaskan dalam satu blok,” tegas KDM sebuah pernyataan yang terdengar seperti janji renovasi besar, bukan lagi sekadar bersih-bersih rutin pinggiran sungai.
KDM menyebut empat wilayah yang selama ini menjadi “episentrum banjir” di Jawa Barat: Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor. Menurutnya, penataan DAS tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola lama yang parsial dan lambat. “Problemnya paling berat di sini. Maka harus jelas dan berurutan per blok,” ujarnya.***
