BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, dana operasional gubernur yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah tidak sepeser pun digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua, katanya, kembali ke masyarakat.
“Dana operasional itu saya gunakan untuk kepentingan rakyat. Ada warga sakit di rumah sakit saya bayarin. Ada keluarga yang tidak punya biaya operasional, ongkos transportasi pun saya bantu. Ada rumah warga roboh, saya perbaiki. Infrastruktur desa, jembatan, saya biayai. Jadi ini jelas bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat Jabar,” ujar KDM dalam video yang diunggah di akun pribadinya, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, aktivitas sosial itu rutin dilakukan. Bahkan setiap hari, antrean warga yang datang ke Lembur Pakuan (rumah dinas gubernur) tak pernah surut, berharap bantuan langsung dari sang gubernur.
Sebagai informasi, dana operasional kepala daerah diatur sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD Jawa Barat yang mencapai Rp19 triliun, dana operasional gubernur otomatis berada di angka Rp28,8 miliar per tahun.
KDM menyadari angka itu sering menjadi sorotan publik. Namun, ia menegaskan transparansi pemanfaatannya. Bahkan, ia menyatakan siap jika dana operasional gubernur nantinya dihapuskan.
“Saya enggak ada masalah kalau dana operasional ditiadakan. Tapi yang harus dipahami, yang dirugikan bukan saya atau keluarga saya, melainkan masyarakat yang membutuhkan. Karena banyak kegiatan sosial yang tidak bisa tertampung di APBD, dan selama ini dana operasional lah yang menutup celah itu,” tegas KDM.
Dengan pernyataan ini, KDM seolah hendak memberi pesan: dana operasional bukanlah “uang jajan” kepala daerah, melainkan “dana talangan” darurat untuk kebutuhan rakyat yang tak tersentuh anggaran formal.***
