Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 21/08/2025
WAWAINEWS.ID – Ketegangan “Islam” vs “modernitas” tidak jarang dipicu language barier. Kendala istilah dan bahasa.
Keterbatasan sejumlah orang yang ditokohkan/menokohkan diri, sebagai pemuka agama, dalam penguasaan lintas bahasa. Selain kurangnya literasi khasanah ke-Islaman dan masalah-masalah kontemporer.
Kita ambil contoh kepemimpinan publik. Kita sering dihadapkan narasi konfrontatif: Islam vs di luarnya. “Sistem Islam” vs “toghut”. “Sistem kafir”. Maupun istilah-istilah konfrontatif lainnya. Padahal ada titik-titik temu konsep di dalamnya.
Ada jembatan dialog antara Islam dan peradaban luas. Melalui titik ketemu nilai itu. Bahkan bisa menjadi pintu diterimanya Islam secara meluas. Akan tetapi dtutup oleh narasi-narasi konfrontatif.
Konsep kepemimpinan dalam Islam menekankan “Amanah”. “Sampaikan amanah kepada yang berhak…” (QS. An-Nisa’ [4]: 58). “Tidak ada iman bagi yang tidak amanah.” (HR. Ahmad). Teori good governance dalam kepemimpinan modern memiliki kesesuaian dengan keharusan “amanah” itu. Menekankan integritas, transparansi, akuntabilitas.
Konsep keadilan (QS. An-Nisa’ [4]: 135; QS. Al-Maidah [5]: 8). Pemimpin harus adil. “Pemimpin adil termasuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah.” (HR. Bukhari, Muslim). Teori “rule of law” (supremasi hukum). Sejalan dengan ketetuan ayat itu. Equity-based leadership: kepemimpinan berbasis keadilan/keberimbangan.
Konsep “pelayan rakyat” (khadim al-ummah). “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.” (HR. Abu Dawud). Teori servant leadership (Robert K. Greenleaf). Pemimpin = pelayan.
Konsep pertanggungjawaban (hisab). “Jangan ikuti sesuatu tanpa ilmu, pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban” (QS. Al-Isra’ [17]: 36). “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban…” (HR. Bukhari, Muslim). Teori public accountability (akuntabilitas publik) sejalan dengan ketentuan hisab itu. Pemimpin dan pejabat publik mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pemimpin : “trustee” (pemegang amanah) rakyat. Bukan pemilik kekuasaan.
Mengutamakan maslahat umat. “Jika diberi kedudukan, mereka menegakkan shalat, zakat, amar ma’ruf nahi munkar…” (QS. Al-Hajj [22]: 41). “Pemimpin adalah perisai, umat berlindung di belakangnya…” (HR. Bukhari, Muslim). Teori public interest orientation sejalan konsep kemaslahatan. Menekankan kebijakan, keputusan, dan tindakan pemimpin harus diarahkan untuk kepentingan publik (masyarakat luas). Bukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau elit tertentu.
