TANGGAMUS — Setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kabar simpang siur soal kepengurusan DPD PEKAT IB Tanggamus, DPW PEKAT IB Lampung akhirnya menghentikan drama itu dengan satu tindakan yang sederhana namun telak, mencabut semuanya.
Melalui SK bernomor 1125/SK-Karteker.TGS/DPW.PEKAT-IB/LPG/X/2025, DPW menegaskan dengan bahasa yang tidak butuh tafsir, seluruh keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, habis, tuntas, dan selesai.
Tak ada klausul manis, tak ada kompromi, tak ada “kecuali”. Seolah DPW ingin memastikan tidak ada kepengurusan yang berjalan pakai “mode malam” atau “versi beta”.
Langkah ini dipahami banyak pihak sebagai upaya merapikan organisasi dari keruwetan struktural dan potensi dualisme yang selama ini kerap terjadi di ormas lain. DPW rupanya enggan PEKAT IB ikut-ikutan tampil di berita sebagai organisasi yang bingung siapa pemimpinnya.
Ketua DPW, Novianti, S.H., menyampaikan pernyataan yang setajam pisau lipat, PEKAT IB tidak mengenal dualisme kepemimpinan. Tidak di pusat, tidak di daerah. Penunjukan Ushrul Munir adalah keputusan organisasi yang final. Pesannya jelas. Siapa yang mengaku-ngaku pemimpin tanpa SK terbaru, silakan minggir.
DPW bahkan turun langsung mendampingi karteker baru untuk mendaftarkan struktur ke Kesbangpol Tanggamus. Sebuah langkah yang biasanya hanya dilakukan ketika organisasi ingin memastikan tidak ada ruang bagi “operator liar” yang main pakai atribut tanpa legalitas.
Dalam pernyataannya yang paling keras, Novianti memberikan peringatan yang terdengar seperti sinyal peringatan terakhir:
“Jika ada pihak yang bukan lagi bagian dari PEKAT IB tetapi masih memakai atribut atau mengatasnamakan organisasi secara tidak sah, kami siap menempuh jalur hukum,” tegas Novi, Rabu 26 November 2025.
Nada itu lebih mirip ultimatum daripada imbauan. Sebuah sinyal bahwa DPW tampaknya sudah cukup lama memantau gerak-gerik pihak yang masih memanfaatkan nama PEKAT IB tanpa legitimasinya.
Di sisi lain, Ushrul Munir kini mengemban tugas yang tidak ringan. Ia diberi mandat penuh untuk menyiapkan sekretariat baru, membersihkan struktur lama, membentuk kepengurusan sampai tingkat kecamatan, dan mengawal Musda hingga lahir pengurus definitif.
Masa tugasnya satu tahun, tetapi jika dinamika organisasi bergerak cepat, Musda bisa digelar lebih awal. Ushrul merespons dengan pendekatan yang lugas namun cukup dingin.
“Kami siap menjalankan amanah, mempersiapkan Musda, dan memastikan seluruh proses taat AD/ART,” kata Ushrul.
Dengan keputusan yang sekeras ini, DPW seolah ingin menunjukkan bahwa organisasi bukan tempat uji coba, kepemimpinan bukan soal siapa paling keras mengklaim, dan atribut organisasi bukan hadiah yang boleh dipakai siapa saja.
Ke depan, lanjut Ushrul, konsolidasi ini diharapkan mengembalikan PEKAT IB Tanggamus ke jalur organisasi yang rapi, sah, dan bergerak bukan sekadar simbol tanpa struktur. ***
