KOTA BEKASI — Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang setiap hari lalu lalang bagaikan kereta api Harry Potter, ternyata memuncul satu kenyataan menarik, ternyata proyek itu belum juga “ngebut” bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Pemerintah Kota Bekasi.
Hal ini terungkap bukan dari audit, bukan juga dari demo warga, tapi dari bimbingan teknis (bimtek) yang diisi langsung oleh mantan Wali Kota Surabaya sekaligus eks Menteri Sosial, Tri Rismaharini, pada Kamis (10/7/2025) di Gedung Plaza Pemkot Bekasi.
Dalam sesi yang awalnya penuh slide presentasi itu, Risma justru menyentil langsung potensi besar PAD Bekasi yang “tidak kelihatan” bukan karena tidak ada, tapi karena selama ini tidak ditagih.
“Tadi Bu Risma bilang, ternyata lahan proyek Kereta Cepat belum dikenakan PBB. Padahal kan itu pakai lahan kita juga. Masak iya, ngebut terus tapi lupa bayar pajak?” ungkap Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dengan senyum setengah heran setengah pasrah.
Bimtek yang diikuti para aparatur Pemkot Bekasi ini memang digelar untuk membangkitkan semangat inovasi dan memperkuat strategi menangani permasalahan kota yang makin kompleks dari banjir hingga kawasan kumuh, dari sungai jorok sampai potensi pajak yang “terlewatkan”.
Tri Adhianto mengakui, pengalaman Risma mengubah Surabaya dari kota penuh persoalan jadi kota penuh prestasi, sangat layak dijadikan cermin.
“Masalah Bekasi dan Surabaya tuh mirip. Sama-sama sering basah kena banjir dan sama-sama punya sungai yang butuh perawatan lahir batin,” ujar Mas Tri, sapaan akrab Wali Kota Bekasi.
Namun bukan hanya soal air yang mengalir dan jalan yang becek, menurut Tri, masukan Risma tentang optimalisasi PAD menjadi titik terang penting.
Apalagi, proyek-proyek strategis seperti kereta cepat justru berpotensi menyumbang PAD jika dikelola dengan tepat.
“Kita selama ini seperti punya sapi perah, tapi lupa bawa ember. Sudah dikasih tahu cara perahnya, ya tinggal kita eksekusi,” kata Tri. “Framing-nya bagus, tinggal dibikin realisasinya.”
Tri menyebutkan, banyak sumber PAD yang selama ini dianggap “sepele” padahal punya nilai besar, hanya saja belum disentuh secara serius. Salah satunya, ya itu tadi Kereta Cepat yang sudah melintas, tapi belum “berhenti” di loket pembayaran PBB.
Dengan adanya bimtek ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat menyusun ulang strategi dan mindset para aparatur. Tujuannya bukan cuma mengejar target pendapatan, tapi membangun sistem yang adil dan berkelanjutan.
“Kadang kita terlalu sibuk dengan banjir, sampai lupa ada ‘hujan uang’ yang tidak kita tampung.”ungkap Ketua PDIP Bekasi ini.(ADV)***
