Scroll untuk baca artikel
Uncategorized

Kesehatan dan Pendidikan di Tanggamus Terpuruk, Pemerintah Dinilai Gagal Rakyat Jadi Korban

×

Kesehatan dan Pendidikan di Tanggamus Terpuruk, Pemerintah Dinilai Gagal Rakyat Jadi Korban

Sebarkan artikel ini
Foto: Ketua Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM) Dauri Ruansyah (Aktivis Muda Tanggamus), (foto_dr)
Foto: Ketua Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM) Dauri Ruansyah (Aktivis Muda Tanggamus), (foto_dr)

TANGGAMUS – Aliansi Tanggamus Memanggil (ATM) menilai Pemerintah Kabupaten Tanggamus gagal dalam memenuhi hak dasar masyarakat di sektor kesehatan dan pendidikan.

Kondisi fasilitas kesehatan yang minim, pelayanan yang buruk, serta sistem pendidikan yang masih tertinggal membuat rakyat semakin terpuruk.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Ketua ATM, Dauri Ruansyah meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru Moh Saleh Asnawi san Agus Suranto agar pendidikan dan kesehatan menjadi program prioritas pemerintah daerah.

Sektor kesehatan dan pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, lanjut Dauri, bukan sekadar wacana di atas kertas.

Kita bicara soal hak dasar rakyat, tegas Dauri, tapi faktanya masyarakat Tanggamus masih sulit mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan pendidikan yang berkualitas.

BACA JUGA :  KPU RI: Semua Biaya Pemilu Ditanggung Penyelenggara

“Ini bukan masalah baru, tapi pemerintah terus menutup mata,” ujarnya, kepada Wawai News, Senin 10 Maret 2025.

Kondisi layanan kesehatan di Tanggamus semakin memburuk. Minimnya alat kesehatan, mahalnya harga obat, kurangnya tenaga medis, hingga buruknya layanan rumah sakit menjadi gambaran nyata penderitaan masyarakat.

Ironisnya lagi, sebanyak 38 ribu peserta BPJS yang dibiayai APBD dinonaktifkan pada Januari 2025 lalu tanpa solusi konkret dari pemerintah. Akibatnya, ribuan warga kini kesulitan mengakses layanan kesehatan dan terpaksa berobat dengan biaya sendiri.

“Masyarakat kecil yang sakit harus memilih, berhutang untuk berobat atau membiarkan penyakitnya semakin parah. Apakah ini yang disebut pelayanan publik? Pemerintah harus bertanggung jawab!” tegas Dauri.

BACA JUGA :  Inilah Persyaratan Menikahi Wanita Arab bagi Warga Negara Lain

Selain itu, lanjut aktivis itu, banyak Puskesmas dan rumah sakit di Tanggamus yang kekurangan dokter umum maupun dokter spesialis.

Sehingga, lanjut Dauri, pasien sering kali harus dirujuk ke luar daerah hanya untuk mendapatkan perawatan standar. Ini bentuk kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang layak bagi rakyatnya.

Di sektor pendidikan kondisinya tidak kalah parah, kata Dauri lagi, banyak sekolah yang masih kekurangan guru berkualitas, fasilitas belajar yang tidak memadai, serta kesenjangan pendidikan antara kota dan desa yang semakin lebar.

“Kita ingin generasi muda Tanggamus bisa bersaing di tingkat nasional, tapi bagaimana caranya jika fasilitas sekolah masih buruk dan tenaga pendidik masih minim?” kata Dauri.

BACA JUGA :  7 Unit Sepeda Motor Hangus Terbakar di Batam

Dauri menegaskan bahwa tanpa langkah konkret, Tanggamus akan terus tertinggal dibanding daerah lain. Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi, sementara kesehatan dan pendidikan dibiarkan runtuh.

“Jangan hanya bicara program di atas panggung, tapi rakyat masih menderita di lapangan. Kesehatan dan pendidikan harus jadi prioritas utama, bukan sekadar janji kosong!” pungkasnya. ***