Disampaikan oleh Yusuf Blegur
WawaiNEWS.ID – Perbedaan paling mendasar antara kekuasaan dan kepemimpinan bukan terletak pada besarnya pengaruh, panjangnya jabatan, atau gemerlap fasilitas yang menyertainya. Perbedaannya terletak pada standar moral. Penguasa cenderung mengambil dan menerima, sementara pemimpin memilih memberi dan mengorbankan diri.
Kekuasaan hampir selalu berjalan seiring dengan jabatan, kekayaan, dan kemasyhuran. Ketiganya saling menyalip, berhadap-hadapan, dan berebut dominasi siapa yang paling kuat, siapa yang paling memengaruhi. Dalam praktiknya, kekuasaan sering tampil sebagai arena pertarungan ego, bukan ruang pengabdian.
Pada tataran konseptual maupun praksis, kekuasaan dan kepemimpinan memang kadang tampak beririsan. Sesekali terlihat bersinergi, berkolaborasi, bahkan saling menopang. Namun lebih sering, keduanya justru berseberangan: kekuasaan melahirkan konflik, sementara kepemimpinan menuntut keberanian melampaui sistem.
Dalam praktik bernegara, kekuasaan yang seharusnya menjadi alat untuk mengelola idealisme, justru terdegradasi menjadi instrumen pragmatisme. Kekuasaan tidak lagi bekerja untuk nilai-nilai kolektif kebangsaan, melainkan sibuk mengamankan kenyamanan hidup yang individualistik. Negara pun beralih fungsi: dari rumah bersama menjadi mesin administratif pemuas elite.
Kultur kekuasaan yang hedonistik dan egoistik hanya menghasilkan kemunduran kualitas manusia dan kerusakan lingkungan. Negara tak ubahnya pabrik raksasa yang secara sistematis memproduksi kemiskinan dan kebodohan. Atau paling tidak, menyerupai institusi pendidikan yang rajin melahirkan orang-orang terpelajar—namun gagal membentuk manusia yang manusiawi.
Dalam perspektif ideologi apa pun, negara yang menjalankan sistem ketatanegaraan berbasis kekuasaan semata akan berujung pada pemerintahan yang korup, manipulatif, dan represif.
Para pemangku kepentingan publik, dengan kewenangan yang nyaris tak terbatas, perlahan menanggalkan etika, moral, dan hukum. Pelayanan publik direduksi menjadi slogan; pengabdian berubah menjadi transaksi.
Kekuasaan yang didominasi hawa nafsu, ketika akal sehat dan nurani dikalahkan, hanya akan melahirkan jurang lebar antara nilai dan tindakan. Ucapan terdengar santun, tetapi perilaku sarat kebiadaban. Mengaku beragama, tetapi menafikan Tuhan dalam praktik.
Bertuhan dalam simbol, namun rajin mengingkari-Nya dalam kebijakan. Bahkan bagi mereka yang terang-terangan tak beragama dan tak bertuhan, kekuasaan kerap menjelma menjadi Tuhan palsu yang merasa berhak menentukan hidup dan mati rakyatnya.
Distorsi kekuasaan semacam itu perlahan tapi pasti mereduksi kemanusiaan siapa pun yang menggenggamnya. Kesadaran transendental diabaikan, dan potensi kepemimpinan mati sebelum sempat tumbuh. Yang tersisa hanyalah sosok penguasa bukan pemimpin.
Sejarah peradaban dunia, di belahan mana pun, lebih banyak mencatat kisah para penguasa ketimbang pemimpin. Tak heran jika dunia tetap terjebak dalam kegelapan, meskipun mengklaim telah memasuki era pencerahan dan modernitas. Teknologi maju, tetapi nurani tertinggal. Gedung menjulang, tetapi nilai runtuh.
Kelahiran kepemimpinan sejati selalu menjadi peristiwa langka di tengah dominasi dan hegemoni kekuasaan. Perbedaan karakter keduanya menganga lebar. Kekuasaan sibuk meninggalkan jejak seberapa besar pengaruh dan kekuatannya atas negara.
Sementara kepemimpinan dikenali dari transformasi nilai, dari tumbuhnya kesadaran kritis, dan dari makna hidup bersama yang dijadikan fondasi peradaban.
Penguasa yang larut dalam sistem otoritarianisme dan diktatorianisme hanya mampu melahirkan penguasa lain bukan manusia merdeka. Sebaliknya, pemimpin adalah sosok yang tetap hidup baik di dalam maupun di luar sistem.
Ia bekerja tanpa henti menularkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pemimpin menempatkan rakyat dalam posisi terhormat, memuliakan martabatnya, serta mengembalikan kedaulatan sejati ke tangan rakyat itulah hakikat republik.
Dalam banyak realitas, kekuasaan berorientasi pada aspek material semata. Dunia diperlakukan sebagai medan pertempuran yang harus ditaklukkan demi memuaskan syahwat.
Wilayah, penduduk, dan kekayaan alam direduksi menjadi komoditas. Konstitusi, demokrasi, HAM, dan isu lingkungan hanya dijadikan kosmetik politik indah dipamerkan, kosong dalam pelaksanaan.
Jika kekuasaan adalah cara tercepat menikmati kemewahan dunia dengan segala cara, maka kepemimpinan adalah jalan sunyi penuh risiko, penderitaan, bahkan kematian.
Di titik inilah kekuasaan dan kepemimpinan menjadi pertentangan yang tak terdamaikan: antara kekuasaan yang kapitalistik dan atheistik, dan kepemimpinan yang spiritual dan altruistik; antara kekuasaan yang menindas, dan kepemimpinan yang membebaskan.
Dan di sanalah sejarah selalu berpihak bukan kepada siapa yang paling lama berkuasa, melainkan kepada siapa yang berani memimpin dengan nurani.
Bekasi Kota Patriot
12 Sya’ban 1447 H / 31 Januari 2026.***
