WawaiNEWS.id – Di sebuah panggung kenegaraan megah, raja duduk seperti penonton. Bukan karena ia terlambat datang, tapi karena kursinya sengaja diletakkan di belakang di antara bayang-bayang kekuasaan modern yang sibuk menghitung baris dan nomor.
Protokol membawa kitab undang-undang, adat membawa ingatan ratusan tahun. Yang menang hari itu bukan kebijaksanaan, melainkan tabel susunan kursi. Raja berdiri dengan senyum, negara duduk dengan rasa kikuk.
Akhirnya semua datang meminta maaf, seperti menaburkan bunga setelah pementasan usai. Tapi cerita telanjur menyebar di negeri yang katanya menjunjung budaya, raja harus diingatkan oleh presiden agar tak dilupakan oleh sistem.
Peresmian kilang Pertamina di Balikpapan berubah menjadi panggung ironi kekuasaan. Di tengah parade pejabat negara dan proyek triliunan rupiah, Sultan Kutai Kartanegara justru ditempatkan di barisan belakang seolah adat hanya pelengkap seremoni, bukan bagian dari fondasi republik.
Yang paling tajam keganjilan ini justru disadari Presiden Prabowo Subianto, bukan protokol, bukan panitia, bukan pejabat daerah.
“Sultan kok ditaruh di belakang?” ucap Presiden kalimat singkat yang menelanjangi kekakuan birokrasi negara dalam membaca kehormatan simbolik.
Dalih Undang-Undang Keprotokolan pun dikedepankan. Aturan dijadikan tameng, sementara kepekaan budaya absen dari ruang VIP.
Negara tampak taat hukum, namun gagap etika. Raja diminta memahami prosedur, bukan sebaliknya negara menyesuaikan diri dengan sejarahnya sendiri.
Klarifikasi menyusul, permohonan maaf disampaikan, silaturahmi digelar. Tapi publik telanjur membaca pesan politiknya: dalam tata negara hari ini, kekuasaan administratif lebih lantang dari marwah adat.
Kursi boleh dipindah, tapi pesan sudah terlanjur duduk di benak publik bahwa modernitas sering kali datang dengan lupa asal-usul.***
