KOTA BEKASI — Di balik deretan apartemen, pusat perbelanjaan modern, dan kawasan elite bernilai miliaran rupiah, masih ada wajah lain Kota Bekasi yang luput dari sorotan. Ketimpangan ekonomi dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar, meski kota ini berbatasan langsung dengan ibu kota negara.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN, Dr. Abdul Muin Hafidz, menegaskan bahwa pembangunan di Bekasi belum sepenuhnya merata.
“Bekasi ini unik. Ada kawasan seperti Summarecon dan Harapan Indah dengan harga rumah miliaran rupiah, tapi di sekitarnya masih ada wilayah yang kondisi ekonominya memprihatinkan,” ujarnya kepada Wawai News, Sabtu (14/2).
Menurut Muin, wilayah seperti Harapan Mulya, Kalibaru, di Medansatria masih memiliki banyak rumah yang membutuhkan bantuan perbaikan. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai bagian dari solusi ekonomi warga.
“Program Rutilahu harus diperhatikan serius. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di satu sisi, sementara di sisi lain masih banyak warga tinggal dalam kondisi kurang layak,” tegasnya.
Ia menilai slogan “Bekasi Keren” harus dimaknai lebih luas, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.
Kemacetan hingga Kenakalan Remaja
Selain persoalan ekonomi, Muin juga menyoroti kemacetan yang dinilainya masih luar biasa, hampir menyamai kompleksitas DKI Jakarta. Di sisi lain, persoalan sosial seperti kenakalan remaja juga menjadi perhatian.
Menurutnya, kondisi ini membutuhkan penguatan peran dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Sosial.
“Banyak warga yang masih membutuhkan bantuan. Anggaran dinas sosial dan pemberdayaan harus diperkuat agar persoalan sosial bisa tertangani lebih optimal,” katanya.
Persoalan pendidikan juga tak luput dari sorotan. Meski sekolah negeri relatif gratis, tidak semua warga tertampung. Sementara di sekolah swasta, masih banyak keluarga yang kesulitan membayar biaya pendidikan.
“Lapangan pekerjaan juga harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai persoalan ekonomi ini menimbulkan dampak sosial yang lebih luas,” ujarnya.
Menurut Muin, program dana hibah Rp100 juta untuk RW patut diapresiasi sebagai bentuk dukungan ke lingkungan. Namun ia mengingatkan bahwa program tersebut tidak boleh menjadi satu-satunya indikator keberpihakan.
“Rp100 juta itu program RT/RW. Tapi pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi,” katanya.
Berdasarkan pengamatannya saat berkeliling ke berbagai kecamatan, Muin menilai Kota Bekasi masih menghadapi kepincangan pemerataan wilayah. Kota metropolitan ini, menurutnya, belum sepenuhnya berada pada standar kesejahteraan yang ideal.
Ia berharap kepala daerah mampu menjadikan Bekasi sebagai contoh kota dengan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Persoalan ekonomi jangan sampai terabaikan. Kalau tidak ditangani serius, bisa menimbulkan banyak persoalan baru,” tandasnya.
Bagi Muin, pembangunan sejati bukan hanya tentang gedung tinggi dan jalan lebar. Tetapi tentang memastikan seluruh warga, baik yang tinggal di kawasan elite maupun pinggiran, merasakan kesejahteraan yang sama.***
