LAMPUNG TIMUR – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lampung Timur Haryono Muslih, memberi klarifikasi terkait dugaan pengalihan bantuan dari Bank Indonesia (BI) untuk Sumur Bor di Musala Al Huda, Desa Brawijaya, Sekampung Udik, untuk kepentingan politik Calegnya bernama Widodo.
“Saya kan belum dengar persoalan tersebut, apalagi jika faktanya seperti yang telah diberitakan media ini. Pastinya itu diluar kendali saya,”ungkap Hayono dikonfirmasi Wawai News, pada Rabu 12 Juni 2024.
Ia pun berjanji akan melakukan penelusuran terkait informasi tersebut dengan turun ke lokasi Musala Al Huda di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur untuk mendapatkan informasi lebih jelas.
Namun demikian, ketika dikonfirmasi jika dana bantuan BI itu benar telah masuk ke rekening musala Al Huda, tapi dialihkan ke tempat lain apalagi tidak dilaksanakan kegiatannya, Haryono memastikan jika kejadian begitu adanya maka menyalahi.
“Jika ceritanya demikian, bahwa bantuan proposal yang katanya diurus Caleg PKS sebagai fasilitator sudah cair, tapi dialihkan apalagi tidak dilaksanakan untuk Musala Al Huda, hal itu tentu menyalahi,”tegas Haryono.
Untuk itu dia pun meminta waktu untuk melakukan penelusuran dan mempelajari kejadian sebenarnya dengan turun langsung ke titik lokasi bertemu dengan pengurus musala Al Huda.
Pemilu 2024 masih menyisakan polemik di Desa Brawijaya, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung. Hal itu, terkait bantuan fasilitas untuk Musala Al Huda berupa pembangunan sumur bor.
Pasalnya meski dana untuk pembuatan sumur bor sebagai fasilitas mushalla sudah cair ke rekening musala Al Huda, namun realisasi sumur bor tidak terealisasi hingga sekarang.
“Saya sebagai pengurus Musala Al-Huda merasa diperalat, terkait bantuan sumur bor untuk fasilitas umum melalui proposal yang diajukan yang katanya difasilitasi oleh Caleg Partai PKS,”ungkap Nurhuda kepada Wawai News baru baru ini.
Nurhuda merupakan pengurus Musala Al Huda di RT 1 Dusun 3 Desa Brawijaya, melalui kesepakatan bersama mereka telah mengajukan proposal untuk bisa mendapatkan bantuan sumur bor. Proposal diajukan oleh Bayan Dusun 3 kemudian diurus oleh Caleg PKS.
Tim survey langsung oleh anggota DPR RI dari PKS hadir langsung ke lokasi terkait pengajuan proposal. Tidak lama kemudian setelah dilakukan survey bantuan cair melalui rekening atas nama Musala Al Huda sebesar Rp29 jutaan lebih.
Namun ironisnya, setelah uang masuk ke rekening Musala Al Huda, oleh Bayan Dusun 3 uang itu diambil keseluruhan tanpa alasan yang jelas dengan berbagai dalih.
Sampai sekarang sumur bor yang dijanjikan nol, tidak terealisasi meskipun uang telah cair melalui rekening mushalla.
Sekarang jelas Nurhuda, sebagai pengurus musala bersama Ketua RT 1 Dusun 3 Desa Brawijaya sering ditanya warga terakit realisasi sumur bor, karena warga mengetahuinya uang sudah cair melalui rekening mushalla tersebut.
“Kami merasa hanya diperalat dana bantuan di transfer ke rekening musala, untuk sumur bor, tapi uang itu diambil Bayan Kamdi bersama satu staf, setelah saya cairkan di Bank, sampai sekarang sumur bor yang dijanjikan nol alias palsu,”tegas Nurhuda.
