“King Maker” berusaha memuluskan jalan “King Mikir”. Paloh menyerempet risiko besar ketika mendeklarasikan Anies sebagai bacapres. Seterusnya, terbentuklah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama PKS dan Partai Demokrat (PD).
Sekarang, “King Mikir” terus diganggu agar tidak bisa ikut pilpres. PD mau dirampas dengan tujuan agar tiket pilpres Anies batal. Kalaupun akhirnya bisa ikut, dia akan diganggu agar tidak bisa menang. Dan itu dengan segala cara. Termasuk langkah atau tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, demi penjegalan Anies.
BACA JUGA: Jangan Khawatir, Prabowo Masih Bisa Menjadi Menteri Untuk Presiden Ganjar
Yang melakukan upaya penjegalan itu tidak tanggung-tanggung. Dia adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) –orang yang sangat berkuasa. Bisa melakukan apa saja. Dia mengatur siapa capres dan cawapres yang diinginkannya.
Bahkan Jokowi mengatur komposisi koalisi partai seandainya akan tampil tiga pasang capres di pilpres 2024. Diatur siapa-siapa yang berkoalisi untuk Ganjar Pranowo dan siapa-siapa saja untuk Prabowo Subianto. Jokowi ingin mengatur agar pilpres hanya diikuti dua capres, yaitu Ganjar dan Prabowo. Dengan skenario dua capres tanpa Anies Baswedan, pilpres bisa dikendalikan supaya Ganjar menang.
BACA JUGA: Banyak Yang Bertanya, Siapa Di Belakang Firli Bahuri?
Ini jelas-jelas melanggar konstitusi, kata para pakar hukum tatanegara. Dan juga melecehkan etika berpolitik dan etika berdemokrasi. Tetapi Presiden Jokowi tak peduli. Dia jalan terus dengan cara-cara partisan yang inkonstitusional itu.
Sejak akhir Maret 2022, Jokowi diyakini mencoba skenario tiga periode, tapi gagal. Dia kemudian mencoba memperpanjang kekusaan 2-3 tahun dengan menunda pemilu, juga gagal. Karena buntu di sini, Jokowi melakukan intervensi yang sangat jauh dalam urusan pilpres 2024. Dia ingin sekali Ganjar Pranowo menjadi presiden. Kepala negara menjadi broker pilpres merupakan pelanggaran konstitusi secara terang-terangan.
Melanggar konstitusi bisa juga disebut melakukan perbuatan makar. Ini yang dikatakan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, awal Maret 2023.
BACA JUGA: Jadi ‘Bintang Lapangan’: Mahfud MD Berani Karena Dia Tak Punya Beban Korupsi
Tentu kita semua tidak ingin ada orang yang menyebut Jokowi sebagai “King Makar”. Kita berharap beliau selesai secara terhormat. Dan berhenti mencampuri urusan pilpres.
Kita juga tidak ingin ada orang yang mengatakan “King Mikir” berjumpa “King Maker” tapi dijegal oleh “King Makar”. ***
10 Mei 2023
(Wartawan Senior Freedom News)
