KOTA BEKASI – Aroma panas pembahasan RAPBD 2026 di DPRD Kota Bekasi ternyata bukan hanya soal angka 6,8 triliun yang diperdebatkan, tapi juga soal “kepala” yang diduga ikut menjadi korban.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim (ARH), dituding telah “mentoyor” kepala koleganya, Ahmadi alias Madonk dari Fraksi PKB, usai rapat Badan Anggaran (Banggar), Senin (12/9)
Namun ARH kepada awak media meluruskan tudingan itu. Menurutnya, istilah “toyor kepala” terlalu bombastis. “Coba jelaskan dulu yang dimaksud toyor itu seperti apa? Saya cuma nyenggol ujung topinya. Kepala enggak kena. Itu pun bukan pakai palu sidang,” sindir ARH dengan nada enteng.
“Kalau dibilang tindak kekerasan, ya mana buktinya? Visum ada enggak? Kalau hanya topi melorot sedikit, ya itu kan bukan pasal penganiayaan, paling pasalnya pasal ‘heboh berlebihan’,” tambahnya, sambil menyebut sah-sah saja Ahmadi melapor ke polisi.
ARH menjelaskan, insiden kecil itu berawal dari rapat Banggar bersama OPD membahas rencana APBD 2026 senilai Rp6,8 triliun. Masing-masing anggota memberikan pandangan. ARH menyampaikan analisisnya bahwa dana transfer pusat masih stagnan, alias jumlahnya mirip tahun sebelumnya.
Tiba-tiba Ahmadi menyanggah dengan nada tinggi. “Forum ini kan isinya banyak senior. Harus jaga attitude dong. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan pakai speaker volume maksimal. Kalau soal anggaran, saya bicara berdasarkan data, bukan berdasarkan teriak-teriak,” ujar ARH.
Menurutnya, Ahmadi kerap bernada tinggi bukan hanya di forum resmi, tapi juga di grup WhatsApp dewan. “Sudah sering begitu, bahas apa pun endingnya pakai capslock. Saya nilai enggak pantas, lebih kayak debat grup bola daripada diskusi APBD,” sindirnya.
ARH pun mengingatkan publik agar tidak terseret drama “toyor kepala” ini. “Saya ini anggota DPRD, bukan pendekar silat. Kalau nyentuh topi saja dianggap kekerasan, berarti salam tempel bisa masuk pasal pengeroyokan,” katanya sambil tertawa.
Tak hanya itu, ARH bahkan melempar sindiran balik. Ia mengaku punya simpanan jejak bukti terkait dugaan pelanggaran penggunaan anggaran oleh Ahmadi.
“Jangan salah, saya punya bukti yang dia simpan rapat-rapat. Kita lihat nanti, bisa saja saya bongkar. Jadi jangan kebanyakan akting korban lah,” tegasnya.
Peristiwa ini menambah daftar panjang drama politik ala DPRD Kota Bekasi. Dari perdebatan soal triliunan rupiah, nyenggol topi dianggap toyor, sampai ancaman bongkar-bongkaran dosa. Warganet pun bertanya-tanya: rapat Banggar ini forum pembahasan anggaran, atau audisi sinetron politik?.***
