KOTA BEKASI – Berdasarkan data hingga Jumat, 7 Maret 2025, jumlah korban terdampak banjir dahsyat di Kota Bekasi sebanyak ±28.152 Kepala Keluarga (KK) atau 86.437 jiwa. Saat ini Pemko Bekasi fokus recovery pascabanjir.
Berikut adalah rincian jumlah KK dan jiwa yang terdampak Korban Banjir Bekasi di 8 kecamatan meliputi;
- Kecamatan Rawalumbu: 5.215 KK / 10.378 jiwa
- Kecamatan Pondok Gede: 2.542 KK / 6.519 jiwa
- Kecamatan Bekasi Barat: 3.118 KK / 12.842 jiwa
- Kecamatan Bantargebang: 77 KK / 199 jiwa
- Kecamatan Bekasi Utara: 1.723 KK / 6.417 jiwa
- Kecamatan Bekasi Selatan: 1.488 KK / 12.115 jiwa
- Kecamatan Jatiasih: 5.229 KK / 16.733 jiwa
- Kecamatan Bekasi Timur: 8.760 KK / 21.234 jiwa
Data ini menunjukkan dampak yang cukup besar, terutama di Kecamatan Bekasi Timur dan Jatiasih, yang memiliki jumlah terdampak yang signifikan.
Rakor Evaluasi Banjir Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi mengelar rapat evaluasi banjir di Kota Bekasi, Jumat, (7/2025) bertempat di ruang rapat Wali Kota Bekasi membahas pemulihan area terdampak banjir.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyebut kali inii merupakan peristiwa tercatat dalam beberapa tahun terakhir terbesar, dengan intensitas hujan mencapai 1100 liter per detik, jauh lebih besar dibandingkan banjir pada 2020 yang hanya mencapai 600 liter per detik.
Menurut dia, peristiwa ini menjadi pembelajaran penting terkait tata guna lahan di daerah sekitar Puncak, serta pentingnya penanganan masalah air laut yang dapat masuk ke kali Bekasi saat hujan pasang.
Didepan peserta rapat Tri juga menyinggung masalah belum selesainya pembangunan tanggul di sejumlah titik juga turut memperburuk kondisi.
Saat ini, Pemkot Bekasi tengah memasuki tahap recovery, dengan fokus pada pembersihan sedimentasi lumpur dan puing-puing yang masih menempel di rumah-rumah warga. Aparatur juga akan lebih banyak lagi ang terlibat untuk dikerahkan membantu warga terdampak banjir pada akhir pekan ini.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Bekasi juga menginstruksikan camat untuk memetakan masalah yang belum terselesaikan, seperti pembebasan lahan untuk mendukung kelanjutan pembangunan tanggul Kali Bekasi.
“Camat untuk mendata dan mencatat lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan tanggul. Selain itu juga kita lihat anggaran untuk pembebasannya,” ujarnya.
Selain mendayagunakan peralatan yang dimiliki baik dari DBMSDA, Disdamkarmat dan DLH untuk membantu warga melakukan pembersihan lumpur, Pemkot Bekasi juga mendapatkan bantuan alat dari BNPB dan Pemprov DKI serta kepedulian berbagai pihak.
Status Tanggap Darurat Bencana Banjir
Adapun Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk wilayah Kota Bekasi terkait dengan bencana banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor melalui Keputusan Walikota Bekasi No. 400.9.10/Kep.135-BPBD/III/2025. Penetapan ini berlaku mulai dari tanggal 4 Maret 2025 hingga 18 Maret 2025.***
