Scroll untuk baca artikel
Lintas Daerah

KPK Sebut Tata Kelola Keuangan Desa Jadi Salah Satu Sektor Rawan Praktik Korupsi

×

KPK Sebut Tata Kelola Keuangan Desa Jadi Salah Satu Sektor Rawan Praktik Korupsi

Sebarkan artikel ini
Perkara Korupsi Fee Proyek di Lampura Terus Dikembangkan
ilustrasi Gedung KPK

WAWAINEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan ada delapan sektor program di lingkungan pemerintah yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal itu menjadi perhatian serius lembaga anti rasuah tersebut.

Delapan sektor yang menjadi fokus perhatian KPK karena dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, pertama perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Selanjutnya manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta sektor rawan korupsi lainnya, tata kelola keuangan desa.

“Kedelapan sektor tersebut harus menjadi fokus pengawasan karena sangat berpotensi terjadinya korupsi,” ujar Ketua Satgas Pencegahan Wilayah II.1 KPK Agus Priyanto, dalamSistem Pedoman Monitoring Center for Prevention 2022 di Jawa Barat, di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (9/3/2022).

BACA JUGA :  Polres Lampung Utara Tetapkan Dua PNS Sebagai Tersangka Gratifikasi

Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja menguraikan prestasi dan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam capaian MCP Tahun 2021 dengan nilai 94,54.

Dari capaian tersebut Pemda Provinsi Jabar mendapatkan penghargaan terbaik dari KPK pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021.

“Namun masih ada kabupaten/kota yang capaian nilai MCP-nya di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu saya mengajak seluruh Sekda Kabupaten/ Kota untuk berkolaborasi meningkatkan nilai MCP tahun 2022 sejalan dengan semangat Jabar Juara,!” ungkap Setiawan.***