KOTA BEKASI — Drama panggung politik lokal kembali digelar di Kota Bekasi. Kali ini, giliran Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi yang naik pentas, melempar kritik ke Wali Kota Tri Adhianto yang dianggap “tak memberi contoh pemimpin baik” hanya gara-gara dua kali absen di rapat paripurna.
Namun, kritikan tersebut bukannya membuat warga ikut terbakar semangat oposisi, malah disiram balik dengan air dingin oleh suara dari bawah, rakyat biasa yang muak dengan kelakuan elite yang lebih suka mengkritik daripada bekerja.
“Kalau Wali Kota dibilang jalan sendiri, ya mungkin karena Dewannya malah sibuk nongkrong di pinggir jalan, nontonin,” sentil Ahmad Juaini, warga Bekasi, dengan nada getir dan logika yang tajam.
Menurutnya, kinerja anggota dewan justru seperti sinetron panjang penuh drama, sedikit aksi. “Kok dewan sibuk cari spotlight dengan kritik, padahal kerja konkret buat masyarakat belum kelihatan. Banyak rakyat susah, anak yatim sekolah swasta kesusahan bagaimana bisa gratis, pasien nunggak BPJS di rumah sakit, tapi yang rame justru debat siapa datang ke paripurna,” ketusnya.
Juaini menambahkan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu satu paket, bukan dua brand bersaing di e-commerce yang harus rebut diskon.
“Kerja bareng itu wajib. Kalau ada masalah mendesak di masyarakat, ayo dong Pak Dewan turun langsung. Jangan nunggu undangan coffee morning baru nongol,” sindirnya.
Tak lupa, ia juga menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari tim sukses mana pun. “Saya bukan siapa-siapa. Tapi sebagai warga, saya bosan lihat gaya dewan yang kerjaannya seperti pengamat politik dadakan di X, cerewet, tapi minim aksi,” ucapnya.
Sebelumnya, seorang anggota DPRD dari Fraksi PKB menyoroti dua kali ketidakhadiran Wali Kota Tri Adhianto dalam rapat paripurna yang membahas dokumen penting seperti RPJMD 2025–2029 dan KUA-PPAS 2026.
Paripurna yang seharusnya penuh semangat pembangunan justru berubah jadi sesi sindiran.
“Wali kota nggak hadir, langsung dibilang ‘tidak memberi contoh’. Lah, kalau gitu setiap anggota dewan yang absen rapat atau cuma datang tanda tangan presensi terus cabut, kita bilang juga dong, ‘menelantarkan rakyat’,”kata Juaini.
Terakhir Juaini mengatakan ketika Wali Kota terkesan jalan sendiri, maka akan salah juga, saat ini ketika bergandeng mendelegasikan Wakil hadir di Paripurna juga salah, semua salah jika dipandang dari sudut politik.***