LAMSEL – Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, menyatakan kualitas pembangunan di wilayah setempat sepanjang tahun 2019 tidak lebih baik dari sebelumnya. Bahkan mereka menilai kualitas pembangunan di Lamsel buruk jika dibanding tahun lalu.
Penilaian tersebut disampaikan hasil dari beberapa indikator dilapangan sesuai pantauan komisi lll DPRD Kabupaten Lampung Selatan, setelah monitoring hasil pembangunan diberbagai daerah setempat melalui biaya APBD 2019.
Fraksi PKS menyimpulkan pembangunan melalui anggaran APBD 2019 sangat buruk jauh dari harapan masyarakat. Mereka siap menyajikan data jika ada pihak yang membantah pernyataan mereka.
“Saya sudah dua periode sebagai saksi pembangunan di Lamsel. Saya dari Komisi III, bidang pembangunan ternyata progres di Lampung Selatan semakin ke sini justru kian memburuk,”ungkap Lukman, saat launching Hari Aspirasi Fraksi PKS di Negeri Baru Rasort Kalianda. Senin (3/2/2020)
Dikatakan pembangunan di Lampung Selatan sampai 2020 ini membutuhkan sekitar Rp3 triliun dalam realisasinya.
indikasi tersebut paparnya bisa dilihat dari Silpa Tahun 2019 sebagian besar kegiatan tidak terserap maksimal terutama di daerah barat seperti di kecamatan Natar dari 26 titik pekerjaan realisasinya tidak sampai 50 persen terlaksana. Bahkan pekerjaan yang seyogyanya dikerjakan di 2018 tidak bisa dilaksanakan di 2019.
“Itu adalah kenyataan secara umum di kecamatan Natar. Sampai di jalan depan rumah sendiri sudah 3 tahun belum juga selesai pekerjaannya sampai sekarang ya tapi inilah kondisi di lapangan. Ini Sudah barang tentu adalah tugas kami selaku anggota DPRD dari fraksi PKS Komisi lll,”Papar Lukman
Di tempat yang sama Akyas selaku Anggota DPRD komisi III dari Fraksi PKS, menambahkan , PAD Lamsel selalu meningkat, Panjang jalan kita hampir 1,2. Akyas mempertanyakan aset Lampung Selatan di dinas PU, l Pertanian, seperti jumlah alat berat berupa ekskavator, dump truck.
“Saya menginginkan Aset Pemkab terkumpul dan terdata bisa menghasilkan PAD. Saya mau pinjam Slender saja sudah susah dengan alasan rusak, sekarang ini musim hujan untuk mengupas jalan kiri kanan perlu alat,”tukasnya.
Menurutnya pemerintah tidak bisa mengandalkan anggaran tanggap darurat. Karena anggarannya tidak memadai.
Dia menceritakan bahwa sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke dalam daerah , di kecamatan way Panji, baru PHO 2 sampai 3 Minggu, baru seminggu sudah bubar. Miris sebenarnya, dulu ada uang susah ribut terus, Minta program, banyak uang berlimpah-limpah uang menjadi Silpa.
“Saya mendapat laporkan laporan dari sekda ULP sudah di ganti Pokja sudah di ganti, mudah-mudahan di tahun 2020 ini tidak ada lagi Silpa,”
Harapnya di tahun 2021 semua jalan mulus saya juga masih (EN)
