Kemudian pada poin ke-3 disebutkan PT. ABB sampai dengan saat ini belum melaksanakan kewajiban pembangunan revitalisasi pasar kranji baru, dan di poin ke 6 disebutkan sesuai dengan PKS pada klausul pasal 11 ayat 4, dan pasal 13, maka pemerintah kota bekasi berhak melakukan pemutusan secara sepihak.
“Tapi kenyataannya hingga saat ini Pemerintah belum mengeksekusi Pemutusan PT. ABB, pedagang perlu penghasilan untuk keluarga,”tegas Pepen meminta carut marutnya Revitalisasi pasar kranji baru jangan dibawa bawa ke ranah Politik Pilkada 2024.
Diketahui pedagang Pasar Kranji Baru jumlahnya mencapai 1800 pedagang, mereka menempati tiga titik lokasi TPS. Kekinian kondisinya memprihatinkan mereka kesulitan dalam menjajakan dagangannya, dengan kondisi TPS yang makin buruk.
Dasril pedagang pakaian berharap Pj. Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad segera mengambil kebijaksan strategis untuk kelanjutan nasib pedagang. Keberadaan PT. ABB di Pasar Kranji menurutnya adalah tindakan yang merugikan para pedagang pasar kranji baru.
“4 tahun kami sabar menempati TPS yang tidak layak, sekarang kami berharap agar PJ. Wali Kota Bekasi mengambil langkah tindakan terhadap PT. ABB,”pintanya.
Hal senada disampaikan Yani pedagang yang menempati TPS bawah mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan kepada para pedagang Pasar Kranji.
“Kami dagang di TPS bawah sudah tidak layak, saat musim hujan tiba TPS pada Kropos atapnya terjadi kebocoran, sehingga dapat mengganggu aktifitas jual beli,”tambah pedagang lainnya.***
