wawainews.ID, Jakarta – Bak gayung bersambut, wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta oleh Presiden Jokowidodo, disambut baik oleh tokoh masyarakat Lampung. Staf ahli Kapolri, Irjen Pol. Ike Edwin, menegaskan bahwa Bumi Ruwa Jurai menjadi alternatif baru sebagai wilayah ibu kota RI.
“Beberapa tahun lalu, saya sudah menawarkan pemikiran menjadikan wilayah Lampung sebagai alternatif lokasi pemindahan ibu kota, saat kali pertama adanya isu pemindahan ibu kota bergulir,”papar Ikke Edwin dalam Forum Group Diskusi Daerah Khusus Ibukota(FGD DKI) Lampung, di Bandar Lampung, Sabtu (4/5/2019).
Dikatakan, Lampung bisa dijadikan potensi wilayah pembangunan zona ekonomi ekslusif penunjang ibukota, karena kedekatan letak geografis kedua daerah. Menurut Dang Gusti Ike Edwin 7 kereteria penentuan lokasi yang digunakan untuk ibu kota baru, diminta oleh Presiden RI Lampung adalah salah satu provinsi yang memenuhi syarakat tersebut.
Ia menjelaskan, Lampung memiliki Lokasi strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia. Lampung, imbuhnya memiliki ketersediaan lahan luas milik pemerintah (BUMN) Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi.
Alasan lain ungkapnya, wilayah Lampung bannyak memiliki Lahan luas bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
Tidak hanya itu tandas, Dang Gusti Ike Edwin, bahwa, tersedianya sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Banyak lagi kelebihan lainnya di Lampung sebagai alternatif ibu kota yakni dekat dengan kota existing yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, yang meliputi, Akses mobilitas/logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan.
Ketersediaan pelabuhan laut dalam yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau; dan Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan, Lampung pilihan yang paling tepat Rencana pemerintah memindahkan ibukota dari Jakarta.
“Lampung juga memiliki potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan,”pungkasnya
Ide pembentukan badan otoritas itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan (Menteri PPN/Kepala Bapennas) Bambang Brodjonegoro dapat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo, belum lama ini.Mennyambut rencana tersebut, Panitia Kerja Forum Group Diskusi Daerah Khusus Ibukota(PANJA FGD DKI) Lampung, tidak mennyia-nyiakan kesempatan langsung melakukan diskusi Action plan jangka pendek untuk mewujudkan DKI Lampung. Acara dilaksanakan di Lamban Gedung Kuning depan Polsek, Sukarame Jl.Jend.Ryacudu, Kota Bandarlampung, Pada Sabtu (4/5/2019).
Hadir Dalam acara tersebut, Panitia Kerja Forum Group Diskusi Daerah Khusus Ibukota(PANJA FGD DKI) Lampung, Staff Ahli Kapolri, Dr.Drs.Hi, Irjen Pol. Ike Edwin, Ketua Yayasan Alfian Husin, Dr. Andi Desfiandi, SE., MA, Tokoh Adat, agama serta sejumlah organisasi kemasyarakatan ( Ormas), para pengamat, tokoh parpol, serta awak media cetak dan online. Hadir pula pada acara diskusi, Anggota DPD RI, Andi Surya, Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, dan sekitar seratus undangan lainnya. (Red/PB)
