KOTA BEKASI — Soal jalan rusak dan drainase memang rutin muncul dalam reses. Namun satu aspirasi yang nyaris selalu menjadi “headline” warga adalah lapangan kerja. Hal itu kembali mengemuka dalam Reses I Tahun 2026 yang digelar Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, di kediamannya di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Jumat (13/02/2026).
Dalam dialog yang dihadiri warga serta pekerja industri sekitar, isu kesempatan kerja mendominasi pembahasan. Warga menuntut agar pertumbuhan sektor usaha di Kota Bekasi tidak hanya terlihat dari menjulangnya bangunan gudang dan pabrik, tetapi juga terasa di dapur rumah tangga masyarakat lokal.
Arif mengakui, setiap masa reses pertanyaan soal lowongan kerja di kawasan industri hampir selalu menjadi topik utama.
“Selain infrastruktur, pertanyaan soal kesempatan kerja selalu mendominasi dialog dengan masyarakat. Ini kebutuhan paling nyata,” ujarnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kehadiran pusat-pusat ekonomi baru di Bekasi Utara mulai menunjukkan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Namun ia menegaskan, dampak itu harus diperluas dan dipastikan konsisten.
Secara satir, ia menyinggung jangan sampai pabrik berdiri megah di tengah permukiman warga, tetapi tenaga kerjanya justru didatangkan dari luar daerah.
Arif mencontohkan Gudang FamilyMart yang baru beroperasi dan dinilai cukup terbuka terhadap warga sekitar dalam proses rekrutmen. Hal serupa disebut dilakukan oleh PT PAS dan beberapa perusahaan lain.
Langkah tersebut diapresiasi karena membuka peluang kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal warga, sekaligus mengurangi beban biaya transportasi dan risiko sosial akibat tingginya pengangguran.
“Perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal patut kita dukung,” tegasnya.
Sebagai Ketua Komisi III yang membidangi sektor pembangunan dan perekonomian, Arif menyatakan pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal.
Komisi III, lanjutnya, berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan agar investasi yang masuk ke Kota Bekasi berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Targetnya jelas: menekan angka pengangguran, memperkuat daya beli warga, serta menciptakan hubungan harmonis antara kawasan industri dan permukiman.
Reses, dalam konteks ini, bukan sekadar agenda formal tahunan. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi langsung antara wakil rakyat dan konstituen. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pembahasan dalam kebijakan dan penganggaran daerah.
Di tengah dinamika kota penyangga ibu kota yang terus berkembang, warga Bekasi tidak hanya ingin melihat papan nama perusahaan bertambah. Mereka ingin melihat kartu karyawan atas nama warga Bekasi sendiri semakin banyak.
Karena pada akhirnya, pembangunan sejati bukan hanya soal investasi yang masuk, tetapi tentang seberapa banyak warga lokal yang ikut merasakan hasilnya.***
