KOTA BEKASI – Program pengurangan sampah plastik Pemerintah Kota Bekasi tampaknya masih sebatas janji ramah lingkungan di podium, belum sepenuhnya turun ke meja rapat. Hal itu tercermin dari sebuah video yang beredar di TikTok melalui akun Bapenda Kota Bekasi Official, yang menampilkan rapat antara jajaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Alih-alih membahas kinerja fiskal, publik justru disuguhi pemandangan yang lebih “berisi” deretan botol air mineral sekali pakai berjajar rapi di meja rapat. Lengkap. Seragam. Siap jadi sampah.
Padahal, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto telah mengeluarkan instruksi tegas agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. ASN diminta membawa tumbler, ruang rapat diwajibkan menyediakan dispenser, dan minuman kemasan diminta “pensiun dini” dari agenda pemerintahan.
Namun seperti banyak kebijakan birokrasi lainnya, larangan itu tampaknya berhenti di level himbauan. Begitu pintu rapat tertutup, botol plastik kembali mendapat kursi istimewa.
Kebijakan Wali Kota Bekasi sejatinya progresif. Mengurangi sampah plastik bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan ekologis. Namun video tersebut menampilkan realitas yang berbeda: dispenser mungkin sudah direncanakan, tapi botol plastik masih jadi solusi paling “praktis” dan paling malas berpikir.
Ironinya, rapat tersebut melibatkan BPKP, lembaga yang identik dengan pengawasan dan kepatuhan. Tapi urusan patuh pada instruksi wali kota soal lingkungan, justru tampak luput dari pengawasan.
Masalahnya bukan pada air minum, melainkan pada budaya. ASN selama puluhan tahun dibiasakan dengan pola kerja instan: rapat tinggal duduk, air tinggal buka tutup botol, selesai langsung buang. Mengubah kebiasaan ini jelas lebih sulit daripada membuat slogan “Bekasi Ramah Lingkungan”.
Padahal, jika ASN sebagai aparatur negara tidak mampu memulai perubahan dari hal paling sederhana, publik wajar bertanya: bagaimana mungkin masyarakat diajak hidup berkelanjutan, jika birokrasi masih kecanduan plastik?
Video ini menjadi semacam audit visual kebijakan lingkungan Pemkot Bekasi. Hasilnya sederhana: niat baik ada, eksekusi masih bocor. Bukan bocor anggaran, tapi bocor komitmen.
Jika kebijakan pengurangan plastik hanya berhenti sebagai narasi politik yang manis, maka ia tak lebih dari kosmetik lingkungan tampak hijau di pidato, tapi transparan di meja rapat.
Publik kini menunggu langkah nyata. Bukan sekadar imbauan ulang, melainkan penegakan disiplin. Sebab menyelamatkan lingkungan tidak butuh retorika tinggi cukup ganti botol plastik dengan tumbler. Sesederhana itu, jika memang serius.***
