KOTA BEKASI – Insiden kebakaran hebat di SPBE Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kota Bekasi. Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di wilayahnya.
Kebakaran yang terjadi pada Rabu (1/4/2026) itu menimbulkan dampak serius. Puluhan warga dilaporkan mengalami luka bakar, sementara sejumlah rumah di sekitar lokasi mengalami kerusakan akibat ledakan dan kobaran api.
Peristiwa tersebut diduga dipicu oleh kebocoran gas saat proses pengisian, yang kemudian memicu ledakan besar. Api dengan cepat membesar dan melahap area sekitar, terutama karena lokasi SPBE berada dekat dengan permukiman padat.
Proses pemadaman pun berlangsung cukup lama, mengingat besarnya kobaran api dan potensi bahaya lanjutan dari gas yang mudah terbakar.
Kalau diibaratkan, ini bukan sekadar “kebakaran biasa”, tapi seperti api yang disiram bensin—cepat, ganas, dan sulit dikendalikan.
Menanggapi kejadian tersebut, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam.
“Kita akan evaluasi seluruh SPBE di Kota Bekasi. Ini jadi pelajaran penting agar tidak terulang,” tegasnya.
Evaluasi ini tidak hanya menyasar lokasi kejadian, tetapi seluruh SPBE yang beroperasi di Kota Bekasi.
Dikatakan Pemkot Bekasi telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan risiko serupa di masa depan, antara lain:
- Meninjau ulang izin operasional SPBE
- Mengevaluasi tata ruang, khususnya yang dekat permukiman
- Mendorong relokasi SPBE dari kawasan padat penduduk
- Memperketat standar keselamatan kerja (K3)
Selain itu, pemerintah juga akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menentukan langkah konkret, termasuk kemungkinan relokasi fasilitas berisiko tinggi.
Keberadaan SPBE di tengah lingkungan padat penduduk kini dinilai sebagai potensi bahaya serius.
Pemkot menyebut kondisi tersebut sebagai “alarm keras” yang tidak boleh diabaikan.
Karena dalam konteks keselamatan publik, fasilitas berisiko tinggi di tengah permukiman ibarat “bom waktu” tidak selalu meledak, tapi sekali terjadi, dampaknya luas.
Pemkot Bekasi saat ini memastikan penanganan korban menjadi prioritas utama. Mulai dari pembiayaan pengobatan hingga pemulihan pascakejadian akan ditangani secara maksimal.***
