PURWAKARTA — Selama 10 bulan dari sekarang Satgas Citarum Harum akan fokus terhadap penanganan lahan kritis dan penegakan hukum.
Hal itu menyusul Program Citarum Harum yang sempat dibawa ke World Water Forum ke-10 beberapa waktu lalu tak membuat program ini berhenti.
“10 bulan ini harus ada hasil lebih baik lagi, khususnya terkait persoalan lahan kritis dan penegakan hukum,” ujar ungkap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin di Jatiluhur Purwakarta, pada Selasa (28/5/2024).
Untuk penanganan lahan kritis, Satgas Citarum Harum bersama Walhi Jabar akan turun langsung ke lapangan yang telah disarankan oleh Walhi.
“Tadi kan rapat ya nanti kami akan melihat langsung lahan kritis bersama Walhi,” ucap Bey.
Untuk penegakan hukum, Bey juga telah menerima data dari Walhi terkait siapa saja yang masih melakukan pencemaran ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan.
“Kami tadi minta kepada Walhi Jabar berikan kami mana saja yang belum ada tindakan hukum kami akan tindak lanjuti,” kata Bey.
Bey optimistis, kondisi Citarum mendatang akan terus membaik. Menurutnya, selama enam tahun Program Citarum Harum berjalan, sudah banyak perubahan positif pada kondisi sungai.
Kesadaran masyarakat sekitar DAS Citarum terhadap kepedulian lingkungan juga semakin tumbuh setelah diedukasi oleh Satgas Citarum Harum.
Bey kemudian mengajak semua pihak yang peduli terhadap lingkungan Citarum untuk terus berkolaborasi yang tetap menjadi kunci keberhasilan Program Citarum Harum.
“Kami mendengarkan masukan dari Walhi Jabar maupun pegiat lingkungan lainnya. Saya pikir tidak ada perbedaan pandangan, semua semangatnya sama ingin Citarum lebih baik, kuncinya adalah kolaborasi,” ujar Bey.
Senada dengan Bey, Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang menuturkan bahwa keberhasilan Program Citarum Harum menjadi tanggung jawab bersama dan kerja kolaboratif.
“Walhi Jabar selaras dengan Pak Pj Gubernur bagaimana upaya pemulihan yang kongkret dan maksimal yang dapat dikerjakan secara kolaboratif,” ucap Iwang.
Walhi Jabar pun menyampaikan beberapa usulan kepada Satgas Citarum Harum terkait persoalan lahan kritis dan penegakan hukum yang harus dimaksimalkan dalam 10 bulan.
“Catatan Walhi tadi disampaikan dan semoga dapat diakomodasi dalam bentuk kebijakan yang kemudian mampu memaksimalkan kerja-kerja kolaboratif untuk 10 bulan ke depan terutama persoalan lahan kritis, penegakan hukum, dan sampah,” tutur Iwang.***