LAMPUNG TIMUR – Pemilu Legislatif pada Februari 2024 lalu masih menyisakan persoalan serius di Desa Brawijaya, Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.
Pasalnya mantan Caleg PKS untuk DPRD Lampung Timur, bernama Widodo, sebagai fasilitator diduga telah mengutak-atik bantuan sumur bor untuk musala Al-Huda di Desa Brawijaya untuk kepentingan politik, setelah bantuan dari Bank Indonesia (BI) masuk melalui rekening musala dari proposal yang diajukan.
Ironisnya, setelah dana sebesar Rp29 juta lebih tersebut masuk ke rekening Musala, oleh Bayan atau Kepala Dusun 3 Desa Brawijaya yang disinyalir sebagai tim Widodo, mengambil alih dana bantuan BI dari pengurus musala tanpa alasan yang jelas, hingga akhirnya sumur bor sampai sekarang tak terbangun.
Nurhuda pengurus Musala Al Huda, kepada Wawai News mengakui bahwa dia merasa diperalat terkait pengajuan proposal untuk bantuan sumur bor tersebut. Mereka yang menyarankan untuk bisa mendapat bantuan pembangunan sumur bor, tapi setelah uang masuk ke rekening musala uang diambil oleh Kepala Dusun 3.
“Saya sebagai pengurus Musala Al-Huda merasa diperalat, terkait bantuan sumur bor untuk fasilitas umum melalui proposal yang diajukan yang katanya di fasilitasi oleh Caleg Partai PKS,”ungkap Nurhuda kepada Wawai News baru baru ini.
Padahal jelasnya, pengajuan sumur bor tersebut sudah melalui kesepakatan bersama dengan warga terkait titik lokasi dan lainnya. Sehingga mengajukan proposal melalui Bayan Dusun 3 kemudian diurus oleh Caleg PKS bernama Widodo.
Tim survey saat itu pun sempat turun ke lokasi dari anggota DPR RI PKS langsung didampingi dari PKS Provinsi Lampung, ke lokasi untuk melihat titiknya. Tidak lama kemudian setelah dilakukan survey bantuan masuk melalui rekening atas nama Musala Al Huda sebesar Rp29 jutaan lebih.
Namun ironisnya, setelah uang masuk ke rekening oleh Bayan Dusun 3 uang itu diambil keseluruhan tanpa alasan yang jelas dengan berbagai dalih. Sampai sekarang sumur bor yang dijanjikan nol, tidak terealisasi meskipun uang telah cair melalui rekening musala.
Sementara itu, Widodo Caleg PKS di Lampung Timur pada Pemilu 14 Ferbruari 2024, mengakui jika bantuan Sumur Bor yang direalisasikan untuk Desa Brawijaya difasilitasi oleh DPR RI dari PKS melalui dirinya.
“Saat menjelang Pemilu 2024 lalu, saya memang maju sebagai Caleg dari PKS, tapi ga ada dana, maka disarankan untuk mengajukan proposal, karena partai ga bisa bantu uang tunai,”ujar Widodo mengaku proposal harus atas nama pemuda, musala atau lainnya.
Untuk Desa Brawijaya koordinatornya Bayan Dusun 3. Ia menduga Bayan berinisiatif dana yang telah ditransfer ke rekening musala Al Huda tersebut dialihkan agar bisa mendulang suaranya, nanti setelah proposal bantuan lainnya cair nanti dialihkan ke Musala.
“Saya bersedia mengurus bantuan itu sesuai arahan PKS karena berharap suara, ga mungkin saya usahakan mendapat bantuan kalo saya ga dapat suara di situ. Bantuan di Desa itu ada dua kok yang terealisasi, dari tiga proposal yang diajukan,”ujarnya.
Namun saat dikonfirmasi kenapa uang yang telah ditransfer ke rekening musala Al Huda diambil alih Bayan dan tidak dibuatkan sumur bor untuk musala, Widodo melempar kan hal itu ke Bayan Dusun 3 Desa Brawijaya selaku koordinator.
“Dan sekarang nunggu yang belum cair, harusnya mereka tanya ke Bayan, sumur bor sudah terealisasi kok untuk dua titik,”ujar Widodo berdalih seolah tak merasa bersalah.
Diketahui bahwa suara Partai PKS di Desa Brawijaya terutama di RT 1 Dusun 3 jeblok pada Pemilu Februari 2024 lalu.
Sementara itu Bram saat dikonfirmasi menyebutkan jika masih ada 9 proposal lagi yang telah diajukan tapi belum ada kabarnya dari Bank Indonesia. Dia pun sempat meminta bantuan agar bisa cair segera dengan menjanjikan fee kepada awak media ini.
Diketahui sebelumnya proposal untuk bantuan sumur bor keperluan musala Al Huda di Desa Brawijaya, Sekampung Udik, Lampung Timur digeser ke titik lain dengan dalih untuk kepentingan politik Caleg PKS bernama Widodo.
Untuk itu, warga berharap BI lebih berhati-hati dalam mencairkan proposal bantuan agar bisa lebih tepat sasaran dengan melakukan kontrol di bawah setelah proposal cair. Sehingga kasus di Desa Brawijaya tidak terulang lagi, proposal disalahgunakan untuk kepentingan politik.***
