WAWAINEWS.ID – Puluhan warga di lingkungan RW 012 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, menolak Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga yang dibentuk Ketua RW 012 tanpa melibatkan tokoh dan masyarakat setempat.
Warga mengadukan persoalan ini ke DPRD dan meminta wakil rakyat turun tangan menyikapi pembentukan panlih yang sarat kecurangan.
BACA JUGA: Ketua RT Ciketing Asem, Tolak Permintaan Warga Urus Sertifikat Tanah
“Masyarakat sekarang sudah cerdas, kita bisa melihat indikasi adanya kecurangan dengan skema pembentukan panlih Ketua RW 012. Masa pembentukannya gak melibatkan para Ketua RT, Tokoh maupun perwakilan masyarakat. Apalagi yang dipilih jadi ketua panlih adalah sanak family RW, ada apa ini?,” ujar Agus, Ketua RT 004 kepada awak media, Jumat (10/3/2023).
Selain ketua panlih, warga juga menyoroti lokasi pembentukan kepanitiaan di luar Kota Bekasi, “Kita dapat undangan dadakan, katanya pembentukan panitia tapi lokasi di Puncak Bogor. Ngapain jauh-jauh ke sana cuma untuk mengukuhkan saudara Amit Riyadi jadi ketua panitia, kan di Margahayu juga banyak tempat,” kelakarnya.
BACA JUGA: Dana Hibah Ketua RT di Tanggamus Raib, Tapem dan PMD Bungkam
“Saya katakan itu tidak sah, karena yang hadir hanya satu Ketua RT saja. Warga meminta DPRD turun tangan karena kita menduga ada campur tangan penguasa dibalik ini,” tegasnya.
Fakta lain diungkap Dedi Trituranto, mantan pengurus RW 012. Menurutnya, Amit Riyadi adalah pamannya Ketua RW yang dijadikan tim sukses agar memuluskan jalan incumbent mempertahankan jabatannya.
BACA JUGA: Alamaak.. Kepergok Cumbui Isteri Orang, Ketua RT di Mesuji Timur Dibacok
“Ini jelas konspirasi dan mutlak KKN. Amit adalah paman RW, dan RW sendiri kembali mencalonkan diri, makanya mereka membuat skema menguasai kepanitiaan,” kata Dedi mempertegas laporan ke DPRD sebagai bentuk kekecewaan atas kesewenangan Ketua RW yang diduga mendapat dukungan instansi kelurahan, kecamatan dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi.
“Masyarakat tidak sanggup melawan sistem yang mereka buat, karena itu kita mengadu ke DPRD agar ditindaklanjuti. Jika aduan kita tidak digubris, ratusan warga RW bakal demonstrasi besar-besaran di DPRD,” tandasnya. (*)
