Scroll untuk baca artikel
Opini

MBG: Krisis yang Tak Boleh Dianggap Wajar

×

MBG: Krisis yang Tak Boleh Dianggap Wajar

Sebarkan artikel ini
Foto: Gedung Badan Gizi Nasional

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi

WAWAINEWS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digagas sebagai lompatan besar kebijakan sosial, memperbaiki gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Di atas kertas, ia tampak nyaris tanpa cela.

GESER UNTUK BACA BERITA
GESER UNTUK BACA BERITA

Namun di lapangan, yang muncul justru alarm keras: ribuan anak keracunan.Inilah yang dalam teori kebijakan publik disebut implementation gap jarak antara ambisi kebijakan dan kenyataan pelaksanaan. Dan dalam kasus MBG, jarak itu tidak kecil.

Ia berwujud nyata: lebih dari 5.000 siswa terdampak, puluhan kejadian keracunan, dan ratusan anak tumbang dalam satu waktu di beberapa daerah.Masalahnya bukan lagi sekadar “kendala teknis”.

BACA JUGA :  Malapetaka MBG?

Ini adalah kegagalan memastikan standar minimum keamanan pangan dalam program yang menyasar kelompok paling rentan: anak-anak.

Respons pemerintah menjatuhkan sanksi pada puluhan dapur dan menangguhkan lebih dari seribu lainnya memang menunjukkan ada upaya pembenahan. Tapi langkah ini sekaligus mengungkap fakta yang lebih serius, program sudah berjalan luas ketika sistem pengawasan belum siap.

Artinya sederhana, distribusi didahulukan, kesiapan diabaikan. MBG menargetkan puluhan juta porsi makanan setiap hari. Itu bukan program kecil. Itu operasi logistik raksasa yang menuntut disiplin standar, kapasitas SDM, dan pengawasan ketat tanpa kompromi.

BACA JUGA :  Mati Rasa dan Mati Gaya Ala Jokowi

Ketika satu saja mata rantai lemah, risikonya bukan sekadar angka statistik melainkan kesehatan anak.Sering kali pengalaman negara lain dijadikan pembenaran.

India dan Brasil memang pernah mengalami fase krisis serupa. Tapi yang perlu dicatat: mereka tidak berhenti pada dalih “fase awal”.

Mereka melakukan koreksi besar-besaran memperketat standar, memperbaiki sistem audit, dan melibatkan profesional dalam pengelolaan dapur.Pertanyaannya: apakah kita bergerak secepat itu?

Sebab ada bahaya laten dalam cara kita memaknai krisis. Jika dianggap “wajar”, maka standar akan longgar. Jika dianggap “proses”, maka korban akan terus berulang.

Padahal dalam kebijakan publik, terutama yang menyangkut pangan, satu prinsip tidak bisa ditawar, keselamatan lebih penting daripada kecepatan ekspansi.

BACA JUGA :  Zulhas Tegaskan MBG Kerja Bersama, Gubernur Jabar Dorong Petani dan Sekolah Masuk Rantai Pasok

Fase krisis memang lazim dalam program besar. Tapi tidak semua krisis boleh dimaklumi.

MBG hari ini sedang berada di titik penentu: apakah ia akan menjadi fondasi sistem makan sekolah yang kuat, atau justru contoh bagaimana kebijakan besar runtuh oleh lemahnya implementasi.

Kuncinya bukan pada niat baik, melainkan keberanian memperbaiki secara radikal: memperlambat ekspansi bila perlu, memperketat standar tanpa kompromi, dan membuka evaluasi secara transparan ke publik.Karena pada akhirnya, program ini bukan tentang angka distribusi.

Ini tentang kepercayaan dan keselamatan generasi yang seharusnya dilindungi, bukan dipertaruhkan.***