Terakhir, yang paling menjadi perhatian menurut jurnalis senior itu, PDIP selama menjadi penguasa tidak menjadikan kasus HAM sebagai perioritas.
“Tak ada kasus HAM yang diadili,” tandasnya.
BACA JUGA : Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Ketua PDIP Kota Bekasi: Biarkan Masyarakat Menilai
Menyentil kembali pernyataan Megawati, Dandhy beranggapan, justru PDIP yang melakukan neo-Orba dengan memanfaatkan pendukung tradisionalnya.
“PDIP sendirilah neo-Orba yang memanfaatkan pendukung tradisionalnya,” kuncinya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa sekarang mirip orde baru (orde).
BACA JUGA : Kereen, Spanduk Capres Ganjar Bergambar Bacaleg PDIP Dapil Lampura, Nangkring di Pagar SD
Aktivis Dandhy Dwi Laksono menyeret delapan partai politik yang mengesahkan UU ASN dimana TNI bisa menduduki jabatan sipil seperti era baru.
“8 partai yang mengesahkan UU ASN di mana TNI bisa menduduki jabatan SIPIL seperti era Orde Baru,” kata Dandhy dalam platform X, kemarin.***
