KOTA BEKASI – Di tengah peringatan Bulan Bung Karno yang sarat semangat nasionalisme dan integritas, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansyah, menyuarakan pesan mendalam kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam acara yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Minggu (1/6/2025), Rudy menekankan pentingnya peran ASN dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“ASN di Kota Bekasi diingatkan untuk selalu memegang teguh sumpah jabatan, demi terwujudnya pemerintahan yang good and clean governance,” tegas Rudy, yang juga dikenal sebagai politisi senior PDI Perjuangan di kota patriot ini.
Menurutnya, integritas ASN bukan hanya simbol formalitas, melainkan fondasi utama dalam mendukung setiap program pembangunan, terlebih dalam masa transisi pemerintahan yang tengah berlangsung.
Ia menegaskan bahwa tugas membangun pemerintahan tidak dapat dipikul seorang kepala daerah saja.
“Tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya dengan kepala daerah. Semua lini birokrasi harus terlibat aktif dan memiliki loyalitas terhadap visi dan misi pemerintah,” tambahnya.
Rudy juga mengingatkan bahwa pelayanan publik yang baik adalah janji dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar.
Ia menyesalkan jika masih ada laporan atau protes dari masyarakat akibat buruknya layanan birokrasi.
Mendukung Rotasi Jabatan, Asal Sesuai Kompetensi
Di kesempatan yang sama, Rudy turut menyatakan dukungan terhadap langkah rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi oleh pemerintahan baru Tri Adhianto dan Harris Bobihoe. Ia menyebut langkah tersebut penting untuk menyegarkan struktur birokrasi dan menempatkan pejabat sesuai kompetensinya.
“Rotasi mutasi adalah hak prerogatif kepala daerah. DPRD hanya memberi masukan, tapi keputusan sepenuhnya ada di tangan wali kota,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa proses mutasi dan rotasi harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip meritokrasi.
Penempatan pejabat, menurutnya, tidak boleh hanya berdasarkan kedekatan, melainkan harus mengacu pada keahlian dan pengalaman yang dimiliki.
Meski demikian, Rudy memberi catatan penting: penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik.
“Harus sesuai dengan keahlian dan keilmuannya. Ini penting agar roda pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab harapan masyarakat,” tandas Rudy.
Peringatan Bulan Bung Karno di Kota Bekasi pun menjadi momentum reflektif—tidak hanya mengenang sang proklamator, tapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai integritas, keberpihakan pada rakyat, dan semangat pengabdian yang menjadi warisan perjuangannya.
Di pundak ASN dan para pemimpin lokal, harapan untuk Bekasi yang lebih bersih dan melayani terus digantungkan.***
