JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama memegang peran strategis sebagai penjaga persatuan bangsa, terutama di tengah meningkatnya dinamika dan perbedaan pandangan keagamaan.
Pesan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026 di Villa Nirwana Buton, Kota Baubau.
Dalam arahannya, Menag mengingatkan agar perbedaan mazhab, pandangan keagamaan, maupun praktik ritual tidak dijadikan alat saling menyesatkan apalagi senjata untuk memecah belah umat.
“Sejarah membuktikan Indonesia tidak pernah runtuh karena perbedaan. Tetapi bangsa ini bisa hancur jika umatnya diadu domba,” tegas Nasaruddin, menggarisbawahi bahwa konflik sering kali lahir bukan dari perbedaan itu sendiri, melainkan dari cara perbedaan dipolitisasi.
Menurut Menag, secara teologis umat beragama saat ini hidup di era keterbukaan ekstrem. Ragam tafsir, pendekatan, dan pemikiran keagamaan berkembang sangat cepat, bahkan melintasi batas negara dan budaya.
Kondisi ini, kata dia, menuntut kedewasaan berpikir agar perbedaan tidak berubah menjadi kontestasi kebenaran yang saling meniadakan.
“Dunia semakin terbuka. Kalau tidak disikapi dengan kebijaksanaan, perbedaan bisa dengan mudah berubah menjadi konflik,” ujarnya.
Menag juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling plural di dunia—baik dari sisi agama, etnik, bahasa, maupun budaya.
Dengan ribuan pulau dan ratusan identitas, Indonesia sejatinya bukan bangsa yang mudah disatukan, tetapi justru mampu bertahan karena kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan.
“Inilah wajah Indonesia. Sangat majemuk, tidak sederhana, tetapi justru menjadi kekuatan jika mampu dikelola dengan baik,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Nasaruddin menekankan bahwa komitmen keagamaan seharusnya berfungsi sebagai penyeimbang dan penstabil sosial, bukan malah menjadi pemantik perpecahan.
Ia mengingatkan bahwa keamanan, kerukunan, dan stabilitas merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan bangsa.
“Tanpa keamanan dan kerukunan, sebesar apa pun kekayaan bangsa tidak akan berarti apa-apa,” ujarnya, menyiratkan bahwa konflik sosial adalah kemiskinan yang paling mahal harganya.***
