Oleh: Yusuf Blegur
WawaiNEWS.ID – Komitmen melindungi segenap tumpah darah Indonesia bukan sekadar sumpah jabatan ia adalah kontrak moral yang tak boleh retak oleh waktu, apalagi oleh kekuasaan. Namun hari ini, komitmen itu tengah diuji, bahkan dipertanyakan.
Di dalam negeri, publik disuguhi potret buram: kekerasan, tekanan sosial, hingga tragedi yang merenggut nyawa rakyat. Di luar negeri, tiga prajurit TNI gugur dalam misi perdamaian dunia. Ironisnya, duka itu terasa sepi dari gaung ketegasan negara minim sikap, redup kecaman.
Apakah ini sekadar jeda diplomasi, atau justru tanda melemahnya keberanian politik?
Retorika Tinggi, Implementasi Rendah
Sejak dilantik pasca Pilpres 2024, kepemimpinan nasional di bawah Prabowo–Gibran menghadapi sorotan tajam. Publik tak kekurangan pidato yang membakar semangat nasionalisme. Kata-kata tersusun rapi, penuh energi, bahkan terkadang memukau.
Namun problemnya sederhana: retorika tak selalu sejalan dengan realita.
Di atas panggung terdengar gagah, tapi di lapangan seringkali gamang. Presiden tampil kuat secara simbolik, sementara wakilnya kerap dipersepsikan belum menunjukkan bobot kepemimpinan yang setara dengan tantangan zaman.
Akibatnya, kepercayaan publik perlahan tergerus bukan karena kurang janji, tapi karena minim bukti.
Dendam Publik yang Terakumulasi
Kritik terhadap pemerintahan ini tak lahir dari ruang hampa. Ia bertumpuk dari berbagai persoalan:
mulai dari dugaan pelanggaran demokrasi dalam kontestasi politik, bayang-bayang masa lalu, hingga kebijakan yang dinilai tak berpihak pada rakyat.
Skeptisisme publik bukan sekadar opini ia adalah akumulasi pengalaman.
Dalam kondisi seperti ini, setiap kebijakan yang keliru bukan hanya dianggap kesalahan teknis, tapi juga memperkuat narasi ketidakpercayaan.
Negara di Persimpangan: Kesejahteraan atau Kerapuhan?
Di level domestik, rakyat menghadapi tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, serta persoalan struktural seperti korupsi yang terasa tak kunjung tuntas.
Negara seolah berjalan di dua jalur yang saling bertabrakan: ingin menjadi welfare state, namun di saat bersamaan terjebak dalam praktik yang justru menjauhkan dari kesejahteraan itu sendiri.
Ketika hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, keadilan berubah dari prinsip menjadi sekadar jargon.
Panggung Internasional: Kedaulatan Dipertaruhkan
Di ranah global, Indonesia menghadapi ujian lain: bagaimana menjaga kedaulatan di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik.
Keterlibatan dalam berbagai forum dan perjanjian internasional kerap dipersepsikan publik sebagai langkah yang ambigu antara strategi diplomasi atau justru bentuk ketergantungan.
Padahal sejarah Indonesia pernah berdiri tegak sebagai pelopor melalui Konferensi Asia Afrika 1955 dan semangat Gerakan Non-Blok.
Kini pertanyaannya: apakah arah itu masih dijaga, atau mulai bergeser?
Momentum Introspeksi, Bukan Sekadar Kritik
Menyebut kepemimpinan “menuju expired” mungkin terdengar keras. Namun di balik ungkapan itu, ada pesan yang lebih dalam: bahwa legitimasi kekuasaan tidak bersifat abadi.
Ia harus terus diperbarui melalui kinerja, keberpihakan, dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.
Tragedi gugurnya prajurit TNI, tekanan ekonomi rakyat, hingga ketidakpastian global seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar bahan retorika.***
