KOTA BEKASI – Kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, ke Kota Bekasi pada Rabu (21/01/2025) bukan sekadar agenda seremonial makan siang bergizi.
Dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga gunungan sampah di Bantargebang, pemerintah pusat dan daerah seolah ingin menegaskan satu pesan: urusan perut rakyat dan bau sampah tak boleh lagi ditunda.
Menko Pangan memulai rangkaian kunjungan dengan meninjau langsung pelaksanaan Program MBG di sejumlah titik strategis, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Duren Jaya 4, Karya Guna 2 Kampus A, hingga SMAN 18 dan SMAN 8 Kota Bekasi.
Di lokasi-lokasi ini, Zulkifli Hasan tidak hanya mencicipi laporan di atas kertas, tetapi juga menyaksikan langsung proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan ke siswa.
“Ini bukan sekadar bagi-bagi makan. Yang kita pastikan adalah gizinya benar, mutunya terjaga, dan sasarannya tepat,” ujar Zulkifli Hasan.
Pesan ini terdengar sederhana, namun di lapangan menjadi krusial: jangan sampai program bergizi hanya kenyang di angka, tapi miskin kualitas.
Kunjungan tersebut turut didampingi Wakil Wali Kota Bekasi dan jajaran Pemerintah Kota Bekasi. Kehadiran mereka menegaskan bahwa MBG bukan proyek pusat yang ‘dititipkan’, melainkan program bersama yang menuntut kesiapan daerah, mulai dari dapur, logistik, hingga pengawasan gizi.
Usai meninjau urusan gizi, agenda berlanjut ke persoalan yang selama ini paling “beraroma” di Bekasi, sampah. Bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota, Menko Pangan meninjau kawasan pengelolaan sampah dari TPST Bantargebang hingga Polder Ciketing Udik. Dari nasi bergizi ke gunungan residu, ironi kota metropolitan terlihat nyata.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan sampah tak bisa lagi menunggu ritme administrasi yang lamban. Prioritas harus ditentukan, sebab masyarakat sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan bau dan dampaknya. Menunda hari ini berarti menumpuk masalah esok hari.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto secara lugas dan sedikit menyindir menyebut bahwa persoalan sampah sebenarnya bukan soal kemampuan, melainkan keberanian.
Ia mencontohkan Tiongkok, di mana pengelolaan sampah dapat dilakukan di tengah kota bahkan kawasan elit tanpa bau sama sekali (zero odor), berkat teknologi modern dan pengelolaan yang serius, termasuk penanganan mikroplastik.
“Yang paling penting itu prioritasnya harus jelas. Masyarakat tidak mau terus menunggu, karena kalau terlambat persoalannya makin besar,” ujar Tri.
Ia menambahkan, infrastruktur pendukung seperti air dan lingkungan sudah tersedia. Teknologi pun ada. Yang sering tertinggal justru satu hal klasik: proses administrasi yang bertele-tele.
Dengan nada satir namun realistis, Tri menegaskan bahwa jika ada komitmen dan semangat, proses yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun sebenarnya bisa dipangkas menjadi hitungan bulan.
“Kalau kita serius, tidak ada alasan Bekasi terus identik dengan bau. Kita bisa bersih, cepat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kunjungan Menko Pangan ini akhirnya menjadi potret kontras sekaligus harapan: di satu sisi, anak-anak sekolah menerima makanan bergizi untuk masa depan; di sisi lain, pemerintah ditantang membereskan warisan masalah sampah yang selama ini jadi bahan keluhan.
Bekasi kini berada di persimpangan, antara terus menunda, atau membuktikan bahwa urusan perut dan lingkungan bisa ditangani serius tanpa bau, tanpa basa-basi.***
