WAWAINEWS – Seluruh wali kota se-Indonesia sebagai pimpinan daerah, diminta harus mampu membawa birokrasi pemerintah daerah ke arah digital.
Pesan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat membuka Expo Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2022, di Bandar Lampung, Jumat (27/05).
“Kepala daerah bertugas mempercepat transformasi dari pemerintahan yang tradisional ke pemerintahan digital dan melakukan perubahan kepemimpinan digital,” ungkap Menteri Tjahjo.
Kepemimpinan modern ditandai dengan kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pihak lain, menjaga agar tetap terkoneksi dan terlibat, serta menjaga kesatuan organisasi.
Setiap wali kota juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi dengan pendekatan digital.
Menteri Tjahjo mengingatkan, presiden dan wakil presiden sudah menetapkan visi, misi, dan lima prioritas pembangunan 2019-2024, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Kepala daerah dituntut untuk mendukung, menjabarkan, membuat terobosan, dan melaksanakan upaya pemerintah untuk mewujudkan target-target pembangunan,” jelas Menteri Tjahjo.
Perlu disadari, membangun birokrasi yang dinamis tidak bisa dilakukan satu arah.
Peran APEKSI yang didalamnya terkait dengan pemerintahan, birokrasi, aparatur sipil negara (ASN) dan juga masyarakat, memiliki peran sangat penting dalam membangkitkan ekonomi dengan membangun kolaborasi terukur dan konsolidatif dengan berbagai pihak.
Dengan kolaborasi, percepatan pemulihan ekonomi lebih terarah dan lebih cepat tercapai.
Tidak lupa, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengingatkan perihal empat tantantan bangsa. Tantangan tersebut adalah korupsi, bencana alam, radikalisme terorisme, dan penyalahgunaan obat terlarang.
